Setelah India dan Malaysia, kini giliran Filipina, Taiwan, dan Vietnam yang melayangkan protes keras atas peta baru rilisan China.
Peta Standar 2023 yang dirilis China pada Senin (28/8/2023) menunjukkan garis berbentuk U yang mencakup sekitar 90 persen Laut Cina Selatan (LCS). Perairan itu telah menjadi salah satu sumber sengketa yang paling diperebutkan di dunia, dengan nilai perdagangan yang melaluinya mencapai lebih dari US$3 triliun setiap tahunnya.
Filipina pada Kamis (31/8/2023) meminta China untuk ‘bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajibannya’ berdasarkan hukum internasional dan putusan arbitrase tahun 2016 yang menyatakan bahwa garis tersebut tidak memiliki dasar hukum.
Sebelumnya Malaysia juga menyatakan telah mengajukan protes diplomatik atas peta tersebut.
Di sisi lain, China mengatakan bahwa garis itu sesuai dengan peta historisnya. Namun, tidak jelas apakah peta terbaru itu menunjukkan adanya klaim baru atas wilayah mereka.
Garis berbentuk U milik China membentang sejauh 1.500 km di selatan Pulau Hainan dan memotong Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia.
“Upaya terbaru China untuk melegitimasi kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah dan zona maritim Filipina tidak berdasarkan hukum internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Filipina.
Sementara itu, Malaysia merilis pernyataan bahwa peta baru tersebut tidak memiliki otoritas yang mengikat atas Malaysia, dan negara itu ‘juga memandang LCS sebagai masalah yang rumit dan sensitif’.
Peta terbaru itu berbeda dengan versi yang diserahkan oleh China ke PBB pada tahun 2009 mengenai LCS, yang mencakup apa yang disebut ‘sembilan garis putus-putus’.
Peta baru itu memiliki wilayah geografis yang lebih luas dan sepuluh garis putus-putus yang mencakup wilayah Taiwan –yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, mirip peta China tahun 1948. China sebelumnya pernah menerbitkan peta dengan garis putus-putus kesepuluh pada tahun 2013.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan Jeff Liu mengatakan bahwa Taiwan sama sekali bukan bagian dari Republik Rakyat China. “Tidak peduli bagaimana pemerintah China memutarbalikkan posisinya terhadap kedaulatan Taiwan, hal itu tidak akan mengubah fakta tentang keberadaan negara kami,” kata Liu dalam konferensi pers, Kamis.
Menurut laporan stasiun televisi pemerintah CCTV pada Selasa (29/8/2023), China saat ini tengah mengadakan ‘pekan kampanye kesadaran peta nasional’.
Menanggapi dirilisnya peta terbaru dengan sepuluh garis dan bukan sembilan garis itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan bahwa Beijing tidak pernah ragu atas wilayahnya.
“Posisi China terhadap masalah LCS selalu jelas. Pihak berwenang China secara rutin memperbarui dan merilis berbagai jenis peta standar setiap tahunnya. Kami berharap pihak-pihak terkait dapat memandang hal ini secara obyektif dan rasional,” kata Wang dalam konferensi pers rutin.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan klaim China atas peta tersebut tidak bernilai dan melanggar hukum Vietnam serta hukum internasional.
“Vietnam dengan tegas menolak klaim apa pun di Laut Timur oleh China yang berdasarkan pada garis putus-putus,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Pham Thu Hang, yang merujuk pada LCS, dalam sebuah pernyataan pada Kamis malam.
Pham Thu Hang mengatakan pihak berwenang Vietnam berupaya mengklarifikasi tuduhan nelayan Vietnam bahwa kapal China menyerang kapal penangkap ikan mereka dengan meriam air pada awal pekan ini di LCS, yang melukai dua nelayan Vietnam.
“Vietnam menentang penggunaan kekerasan terhadap kapal nelayan Vietnam yang memang beroperasi normal di laut,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dikirimkan kepada Reuters.
Sebelum Malaysia, pada Selasa lalu India mengatakan pihaknya telah mengajukan protes keras kepada China atas peta baru yang juga mengklaim wilayah India. Protes itu menambah panas hubungan di antara kedua negara raksasa Asia tersebut.
Ikhsan Suryakusumah
