Program makan siang gratis yang digagas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak hanya jadi buah bibir di dalam negeri, tapi juga menarik perhatian sejumlah lembaga asing. Kebijakan populis ini dikhawatirkan akan memperlebar defisit fiskal negara.
Fitch Ratings dan Moody’s, dalam tulisan berjudul ‘Prabowo’s Free Lunch Plan Would Bite Into Indonesia’s Budget, Analysts Warn’, yang diangkat media Jepang, Nikkei, mengingatkan bahwa janji kampanye pasangan nomor urut dua ini akan menghabiskan sekitar dua persen dari PDB Indonesia setiap tahunnya.
“Kami yakin risiko fiskal jangka menengah telah meningkat, mengingat beberapa janji kampanye Prabowo, termasuk program makan siang dan susu gratis di sekolah yang dapat menghabiskan biaya sekitar dua persen PDB setiap tahunnya,” tulis Fitch Ratings, dikutip Selasa (5/3/2024).
Moody’s Investors Service menyuarakan kecemasannya. Wakil presiden dan pejabat kredit senior lembaga itu, Anushka Shah, menyinggung soal anggaran Indonesia bila program ini dijalankan.
“Jika diterapkan, hal ini akan menandai perbedaan dari rekam jejak panjang Indonesia dalam hal keuangan anggaran dan rasio utang yang dikelola secara konservatif,” ujarnya dalam sebuah pernyataan.
“Pada saat ini, implikasi terhadap kelayakan kredit Indonesia adalah netral, meskipun kami akan sangat memperhatikan komposisi parlemen untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan implementasi reformasi,” katanya lagi.
Sementara Salil Tripathi analis asal New York Amerika Serikat ini, melalui rtikel berjudul How Will Prabowo Lead Indonesia? yang dimuat lembaga Foreign Policy, mengatakan program populis ini sengaja diusung untuk meraup dukungan dalam negeri saja. Dia mengatakan, program ini mungkin akan berujung pada defisit fiskal yang memicu inflasi.
“Proyek tersebut dapat menelan biaya sebesar US$ 7,68 miliar pada tahun pertama. Meskipun patut dipuji, rencana makan bersubsidi ini akan membebani anggaran Indonesia, dan mungkin akan memperlebar defisit fiskal negara,” ujar Tripathi.
Diketahui, program yang dijadwalkan berjalan hingga tahun 2029 ini membutuhkan dana hingga Rp450 triliun. Menurut hitung-hitungan tim Prabowo, pemerintahannya membutuhkan anggaran sebesar Rp100 triliun hingga Rp120 triliun untuk implementasi program ini pada tahun pertama.
Kebijakan ini rencananya akan menyediakan makan siang dan susu kepada 78,5 juta siswa di sekitar 400.000 sekolah di seluruh negeri, menargetkan untuk menekan angka kekurangan gizi dan pertumbuhan terhambat atau stunting.
