Industri tambang mineral dan batu bara seharusnya sudah mempersiapkan pembangunan smelter sejak tiga tahun lalu. Saat itu, sudah diwanti-wanti izin ekspor sejalan dengan pembangunan smelter. Jadi saat ini tidak mengalami kepanikan dengan pelarangan ekspor bauksit.
“Dari 12 smelter yang direncanakan, hanya 4 yang telah mencapai progres pembangunan yang signifikan. Sementara 8 smelter lainnya ketika kami kirim tim untuk mengecek masih berupa tanah lapang,” kata Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba, Irwandy Arif, seperti dikutip Senin (12/6/2023) saat dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema ‘Untung Rugi Larangan Ekspor Mineral Mentah.’
Dia menambahkan, pemerintah pun terus memantau dan mendorong perkembangan smelter tersebut. Di samping itu, Irwandy juga menekankan pentingnya pengembangan industri hilirisasi yang ramah lingkungan. Beberapa smelter nikel telah beralih dari sumber energi konvensional ke energi terbarukan, seperti PLTU ke EBT.
Namun, proses hilirisasi tidak boleh berhenti hanya pada satu tahap. Diperlukan ekosistem yang lengkap, seperti dalam kasus hilirisasi nikel menuju produksi baterai. Untuk mendukung hilirisasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung, seperti perpanjangan izin tambang dan insentif fiskal bagi pelaku hilirisasi.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Daymas Arangga, menekankan perlunya kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa mineral lain juga dapat diserap dengan baik dalam proses hilirisasi.
“Setiap mineral memiliki karakteristik yang berbeda, dan penyesuaian harus dilakukan dalam hal pasokan dan permintaan pasar yang sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, and governance /ESG),” ucap dia.
Menurutnya, Indonesia dapat dianggap sebagai ‘success story’ dalam hal hilirisasi industri pertambangan. Dalam pengamatannya, negara lain seperti Kongo dalam kasus kobalt belum berhasil menjalankan strategi ini.
Namun, Daymas juga mengingatkan bahwa proses hilirisasi ini sebenarnya terlambat dilakukan. Selama puluhan tahun, Indonesia telah mengekspor mineral mentah tanpa memberikan peningkatan nilai tambah yang signifikan.
“Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pengusaha untuk bekerja sama dalam mengintegrasikan langkah-langkah hilirisasi dan menciptakan pasar yang mendukung nilai tambah,” imbuhnya.
Dia juga menyoroti pentingnya transisi energi dalam hilirisasi industri pertambangan. Pemerintah perlu menyediakan energi bersih dengan melibatkan tidak hanya PLN, tetapi juga melibatkan investasi di bidang energi terbarukan untuk mendukung pembangunan smelter.
“Dalam proses hilirisasi, penting untuk meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan,” kata Daymas.
