Suka atau tidak, kesenjangan ekonomi di negeri ini, cukup gede. Hal itu bisa dicermati dari potret usaha mikro yang mendominasi hingga di atas 98 persen. Sedangkan porsi usaha menengah-besar, hanya 0,1 persen.
Ketua PP Muhammadiyah bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Anwar Abbas mengatakan, kesenjangan sosial-ekonomi di negeri ini, terus membesar. “Kalau hal ini tidak bisa diatasi maka rasa persatuan dan kesatuan diantara kita, sebagai warga bangsa, jelas terusik. Sehingga stabilitas sosial, ekonomi dan politik di negeri ini, akan terganggu,” kata Buya Anwar, sapaan akrabnya di Jakarta, Senin (24/7/2023).
Buya Anwar, benar. Data Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM, membeberkan, sektor usaha di Indonesia didominasi usaha kelas ecek-ecek alias mikro. Sedangkan pelaku usaha kelas menengah-atas, cukup rendah. Namun mereka bisa menguasai ‘kue’ ekonomi di negeri ini. Termasuk potensi ekonomi dari kakayaan alam.
Di mana, persentase dan jumlah sektor usaha besar hanya 0,01 persen, atau 5.550 pelaku usaha. Sedangkan usaha menengah hanya 0,09 persen (60.702 pelaku usaha), usaha kecil 1,22 persen (783.702 pelaku usaha) dan usaha mikro mencapai 98,68 persen (63.350.222 pelaku usaha).
Namun, keempat kategori dunia usaha tersebut oleh pemerintah dikelompokkan hanya dalam dua kelompok saja, yaitu usaha besar dan UMKM. “Tapi menurut saya, semestinya dunia usaha tersebut perlu dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu usaha besar, usaha menengah dan kecil, dan usaha mikro dan ultra mikro. Ini penting dilakukan agar jelas kelompok usaha mana yang harus benar-benar mendapat perhatian pertama dan utama dari pemerintah.” kata Buya Anwar.
Berdasarkan data Kemenkop dan UKM itu, menurut Buya Anwar, jumlah usaha mikro yang nasibnya mengenaskan, cukup mendominasi yaitu 98,68 persen. Ke depan, perhatian pemerintah harus benar-benar tertuju untuk mengangkat kehidupan ekonomi mereka.
“Untuk itu, kita berharap agar pemerintah terutama periode 2024-2029 bisa memberikan perhatian lebih dan serius kepada kelompok usaha mikro dan ultra mikro. Agar mereka bisa melakukan mobilitas vertikal. Sehingga diharapkan ke depan jumlah masyarakat kelas menengah di negeri ini, membesar,” kata Buya Anwar.
Dia berharap, lima tahun ke depan, terjadi perubahan struktural yang berkeadilan. Di mana, bentuk dunia usaha di Indonesia yang semula piramid berubah menjadi belah ketupat. Diharapkan, jumlah pengusaha besar meroket hingga 2 persen, usaha menengah dan kecil 95 persen, dan usaha mikro dan ultra mikro tersisa 3 persen.
“Untuk itu, Pilpres 2024 punya nilai strategis bagi Indonesia. Karena, kalau rakyat salah dalam memilih presiden yang dikendalikan pemilik kapital, maka cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama menyangkut ekonomi, tentu akan terhambat. Semakin memperlebar kesenjangan sosial ekonomi,” pungkas Wakil Ketua Umum MUI bidang Ekonomi itu.
Iwan Purwantono
