Juru bicara (jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menyambut baik survei Indopol terkait terjadinya ancaman intimidasi yang dialami masyarakat Jawa Timur (Jatim). Sebab, ia menyebut bahwa ancaman ini sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu.
“Sebenarnya sudah terjadi cukup lama beberapa bulan terkahir dan alhamdulillah akhirnya terungkap,” kata Chico saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Chico pun membenarkan bahwa ancaman serta intimidasi tersebut ditenggarai oleh kubu pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam rangka merebut wilayah yang selama ini merupakan kandang banteng, basis pemilih PDIP. “Dan inilah (intimidasi dan ancaman) yang sering kami alami, bukan hanya baru sekarang, dari beberapa bulan lalu,” ujarnya.
Ia menyatakan tidak ada hal lain yang dapat dilakukan pihaknya selain memberikan semangat dalam memperjuangkan kebenaran. Chico mengatakan, saat ini pihaknya tengah mencoba memberikan edukasi asal-usul dari bantuan sosial (bansos) yang selama ini dianggap sebagai wujud kebaikan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja. “Tapi ini juga bantuan sosial dari negara yang juga menjadi hak konstitusional warga negara yang tidak mampu,” ucapnya.
Chico juga menyatakan bahwa relawan beserta calon legislatif (caleg) yang tergabung dalam koalisi pemenangan pasangan calon nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md turut melakukan pengawasan, seraya terus meyakinkan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Jatim, untuk tidak gentar terhadap ancaman dan intimidasi yang dialaminya. “Tetap menyuarakan apa yang mereka anggap benar dan nanti di TPS memilih sesuai hati nurani,” tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indopol Survei, Ratno Sulistyanto mengaku bahwa dirinya tak bisa merilis survei mengenai elektabilitas capres-cawapres, periode 8-15 Januari 2024 yang dilakukan terhadap 1.240 responden di 38 provinsi di Indonesia.
Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa permasalah teknis yang terjadi di lapangan salah satunya terkait dengan responden. Sebab beberapa masyarakat yang menjadi responden menolak mengisi survei dengan alasan adanya tekanan atau intimidasi, sehingga membuat tingginya angka pemilih yang belum menentukan pilihannya (undecided voter).
“Contohnya kabupaten Blitar, ada 85 persen mengatakan tidak menjawab (memilih paslon mana), undecided voter-nya tinggi sekali. Kita lihat Kediri, undecided voter-nya 40 persen,” ucap Ratno, menerangkan secara virtual dalam diskusi bertajuk ‘Anomali Perilaku Pemilih Pemilu 2024 dan Perbedaan Hasil Lembaga Survei’, Rabu (24/1/2024).
