Hungaria, selaku anggota Aliansi Pertahanan Negara Atlantik Utara (NATO), mengkritik sikap Swedia yang mengizinkan insiden pembakaran Alquran oleh politikus Rasmus Paludan di negara itu.
Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto mengatakan bahwa sikap Swedia yang membolehkan politikus ekstrem sayap kanan itu membakar Alquran merupakan suatu ‘kebodohan yang nyata’.
Menurutnya, dalih kebebasan berpendapat yang diklaim Swedia dalam merespons kecaman tindakan Paludan tak masuk akal.
“Sebagai seorang penganut Kristiani, saya harus mengatakan bahwa membakar kitab suci agama lain merupakan tindakan yang tidak bisa diterima,” kata Szijjarto seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (1/2/2023).
“Menyatakan bahwa membakar kitab suci merupakan bagian dari kebebasan berbicara adalah kebodohan yang nyata,” imbuhnya.
Paludan sebelumnya membakar Alquran kala berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, 21 Januari lalu. Aksi yang melecehkan umat Islam itu tidak ditindak tegas oleh Swedia, malahan mendapatkan perlindungan dari polisi.
Swedia beralasan tindakan Paludan merupakan bentuk kebebasan berpendapat.
Negara-negara mayoritas Muslim hingga sejumlah negara Barat, termasuk AS, beramai-ramai mengecam hal tersebut. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahkan naik pitam sampai-sampai tak sudi memberikan restu ke Swedia soal NATO.
“Jika Anda menghormati hak dan kebebasan, Anda sejak awal akan menghormati keyakinan Republik Turki atau Muslim. Jika Anda tidak menunjukkan rasa hormat ini, jangan tersinggung, tapi Anda tidak akan menerima dukungan apapun dari kami soal NATO,” kata Erdogan.
Soal ini, Turki memang menjadi salah satu negara anggota NATO yang belum juga memberikan dukungan atas masuknya Swedia, juga Finlandia, ke aliansi pertahanan militer tersebut.
Selain Turki, Hungaria juga menjadi negara yang hingga kini belum bersuara. Szijjarto mengatakan parlemen Hungaria bakal membahas masalah ini pada Februari 2023.
Szijjarto juga menegaskan tak akan mencoba membujuk Turki untuk memengaruhi keputusan akhir.
“Saya tidak pernah mendesak pemerintah asing untuk melakukan hal-hal yang bukan urusan kami,” katanya.
“Mungkin mereka [Swedia] harus bersikap lain [jika ingin mendapat restu Ankara],” lanjut Szijjarto.
