Hadi Tjahjanto saat melakukan sertijab Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menggantikannya secara khusus menekankan tugas menggebuk mafia tanah yang mengganggu investasi selama ini.
“Mafia tanah dengan itu saya sampaikan adalah fokus yang utama, gebuk mafia tanah. Tapi untuk mereduksi mafia tanah di antaranya adalah program sertifikasi tanah,” kata Hadi di Kantor Kementerian ATR/ BPN, Rabu (21/2/2024).
Seperti diberitakan baru-baru ini, artis Nirina Zubir sempat menjadi korban mafia tanah dan akhirnya memenangkan kasus hilangnya empat sertifikat tanah milik keluarganya setelah dirampas Riri Khasmita, eks asisten rumah tangga (ART) mendiang ibunya, Cut Indria Martin.
Bisa jadi kasus seperti yang dialami Nirima banyak terjadi di Indonesia. Bagaimana sebenarnya sepak terjang mafia tanah selama ini?
Menteri Hadi mengakui di antara mafia tanah tersebut ada oknum yang berasal dari internal BPN sendiri. Tetapi ada juga oknum pengacara, oknum pejabat pembuat akta tanah (PPAT), oknum pejabat camat, dan termasuk oknum pejabat di desa.
“Kasus mafia tanah itu yang jelas tidak berdiri sendiri. Selalu saya katakan, kasus mafia tanah itu adalah ulah para oknum,” kata Menteri Hadi dikutip dari antara, saat pencanangan Gemapatas di Desa Doplang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (3/2/2023) lalu.
Hadi menceritakan jika lima oknum tersebut bermain, kata dia, mafia tanah telah bergerak termasuk mafia peradilan yang meliputi oknum kepolisian, oknum jaksa, dan oknum hakim.
“Kalau ini (mafia peradilan) bermain, maka mafia tanah akan berjalan. Oleh sebab itu, saya akan memulai menggebuk mereka dari akar, dari oknum-oknum internal BPN, oknum di internal PPAT,” kata mantan Panglima TNI ini menegaskan.
Jaringan Mafia
Untuk melumpuhkan jaringan mereka, kata Hadi, harus melakukan koordinasi dengan kepolisian sehingga bisa menindak oknum camat maupun oknum kepala desa. Hal itu terbukti oknum mafia tanah di Makassar, Sulawesi Selatan, sudah tertangkap berkat kerja sama empat pilar, yakni pengadilan, kepolisian, pemerintah daerah, dan BPN.
Strategi tersebut juga dilakukan untuk membasmi mafia tanah di Kalimantan Selatan untuk kasus yang sudah P21 atau tinggal menunggu sidang. Semangat untuk terus menggulung mafia tanah di dada Hadi pun tidak luntur.
Sebelumnya pada akhir Desember 2022, Menteri Hadi menyebut dirinya telah memecat 14 oknum kepala kantor wilayah BPN yang terlibat mafia tanah. Hadi mengatakan oknum BPN merupakan mafia yang paling canggih.
Dia menceritakan ada oknum BPN yang menyertifikasi wilayah perairan, yaitu danau. Tujuan dari “sertifikasi air” yang dimaksud oleh Hadi, adalah untuk mengamankan aset tanah di wilayah danau tersebut. “Ke depan, danau itu terjadi sedimentasi, jadi tanah. Begitu sudah jadi tanah, dia jual,” kata Hadi lagi.
Bahkan oknum mafia tanah juga bisa bermain di tanah yang bermasalah, atau tanah yang memiliki nilai jual tinggi.
Saat ini, AHY sebagai penggantinya harus terus perang melawan mafia tanah. Sebab tugas penting ini telah telah didukung empat pilar, yakni BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan badan peradilan.
