Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan kembali mengkritik proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurutnya, IKN justru akan memicu ketimpangan pembangunan.
Selain itu, dia menyebut Indonesia memerlukan pemerataan dalam pembangunan. Sebab, kebutuhan pembangunan di setiap wilayah berbeda-beda dan tidak bisa disamakan.
Dalam paparan saat Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Anies mengkritik kebijakan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh para pemimpin sebelumnya. Menurutnya, pembangunan ekonomi hingga saat ini hanya berorientasi pada pertumbuhan, bukan pemerataan.
“Inilah yang ingin kita kerjakan bersama-sama. Pendekatannya berubah, yakni dari pertumbuhan semata-mata, menjadi pemerataan dan keberlanjutan,” ujar Anies dikutip Sabtu (25/11/2023).
“Kenapa? Kebutuhan pembangunan di Sumatra beda dengan Kalimantan, beda dengan di Sulawesi, beda dengan di Nusa Tenggara, beda dengan di Papua. Jangan sampai kebijakan dari Jakarta tidak memasukkan kebutuhan per kawasan, tapi kebijakan yang sama untuk seluruh wilayah,” lanjutnya.
selanjutnya, Anies dan Gus Muhaimin Iskandar mengklaim punya visi dan misi yang lebih unggul, bila dibandingkan dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden lainnya. Sebab, Anies dan Cak Imin akan membagi pembangunan berdasarkan dua hal, yakni sektor dan kawasan.
“Di antara kami bertiga sebagai paslon, hanya visi dan misi kami yang membelah menjadi dua, per sektor dan kawasan sehingga tiap daerah memiliki prioritasisasi pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya,” tegas Anies.
“Sudah terlalu lama kebijakan kita ini simetris, disamakan seluruh wilayah seakan-akan Indonesia itu homogen. Indonesia itu kebutuhannya bervariasi,” lanjutnya.
Proyek IKN
Berkaitan dengan pembangunan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini kembali mengkritik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Menurutnya, pembangunan IKN tidak menghasilkan pemerataan dan berpotensi menciptakan ketimpangan.
“Ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya,” beber Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, pemerataan Indonesia seharusnya dilakukan dengan mengembangkan kota-kota kecil dan menengah, bukan membangun kota baru di tengah hutan.
“Membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung,” kata Anies.
“Nah, kami di sini melihat problem karena itu ini harus dikaji secara serius. Tujuan kita adalah Indonesia yang setara dan merata. Menurut kami, langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia,” pungkasnya.
