Anggota Komisi III DPR RI, Johan Budi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Mahkamah Konstitusi (MK), sempat mempertanyakan perihal berbagai putusan perkara yang lambat diputuskan.
“MK ini ada beberapa kaitannya dengan anggaran, apakah anggarannya kurang? Sehingga ada putusan-putusan Judicial Review (JR) yang berakhir cukup pro dan kontra di publik itu, tidak diputus-putus oleh MK,” jelas Johan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).
Padahal, lanjut dia, hakim MK sebelum dilantik menjadi hakim tentunya memiliki independensi, integritas dan ketegasan yang cukup bisa dipercaya. “Tapi kenapa ketika menjadi hakim MK, putusan-putusan yang kemudian membuat pro dan kontra itu, tidak segera diputuskan oleh MK,” ujarnya.
Ia pun berkali-kali mempertanyakan apakah anggaran MK masih kurang, jika ya tentu DPR akan mendorong adanya penambahan anggaran.
“Agar putusan-putusan JR yang dinanti oleh banyak orang, yang kemudian bisa menimbulkan pro dan kontra itu bisa segera diputuskan oleh hakim MK sehingga publik ini tidak saling curiga,” terangnya.
Legislator fraksi PDIP ini juga menyinggung jika MK kini seakan-akan hobi membuat perasaan publik menggantung begitu saja, tanpa keputusan yang jelas. “Saya kira kita tidak perlu ngomong apa JR-nya ya semua sudah tahu, oh belum ya. Ya banyak seperti umur capres itu katanya diputus, mundur lagi mundur lagi, banyak lah ada beberapa hal,” imbuh dia.
“Kenapa itu tidak segera diputus, apa karena anggarannya kurang karena ini ngomong soal anggaran, tentu kita akan mendukung sepenuhnya penambahan anggaran di MK, agar cepat di MK memutuskan ya,” tutup Johan.
Diana Rizky
