Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin meyampaikan bahwa usulan tunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang dilontarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam forum rapat Kantor Staf Kepresidenan (KSP) tak elok.
“Itu dari sudut forumnya saja kurang elok begitu menyampaikan gagasan penundaan begitu di forum resmi yang sifatnya dia bukan eksekutor penyelenggaraan pemilu,” kata Yanuar kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/7/2023).
Menurut dia, forum tersebut bukanlah forum para eksekutor penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Yanuar mempertanyakan motif Bawaslu tersebut.
“Kalau forum itu terbuka lewat media massa mungkin masih agak bisa memahami, karena yang lebih bagus itu disampaikan di dalam forum resmi di DPR dan pemerintah dan rapat penyelenggara pemilu. Mestinya disampaikan di situ,” tegas politikus PKB ini.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja melontarkan usulan penundaan pilkada karena dikhawatirkan akan menimbulkan banyak masalah.
Menurutnya, pilkada serentak ini baru pertama kali digelar secara menyeluruh, sehingga berpotensi menimbulkan banyak masalah mulai dari tahapan hingga keamanan dan ketertiban di berbagai wilayah.
“Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka bisa ada pengerahan dari Polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa,” ujar Bagja di Jakarta, dikutip Kamis (13/7/2023).
Reyhaanah Asya
