Seperti halnya musim hujan yang bisa mendatangkan banjir, demikian juga dengan musim kampanye Pilpres 2024 bisa mendatangkan banjir janji. Begitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU meresmikan masa kampanye masyarakat bisa dilanda banjir janji politik. Bagaimana mewaspadainya?
Meskipun jauh sebelum KPU menegaskan kampanye damai pada 28 November 2023 lalu, para politisi telah mengumbar janji politik lewat darat dan udara. Bak datangnya banjir, air bisa datang dari langit bisa juga kiriman yang menerjang dari datat. Banjir janji juga bisa datang saat kampanye offline dan juga serbuan janji manis via media sosial.
Janjinya pun beraneka ragam, janji bidang sosial tentang kehidupan masyarakat yang lebih baik. Janji kepastian hukum dan juga janji-janji ekonomi. Tentunya sebagian sudah ditanggapi masyarakat baik yang rasional maupun yang muluk-muluk, bagaikan angin surga. Nah, bagaimana menangkap janji ekonomi dari para capres saat ekonomi global tertekan, apalagi janji bidang ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja sekarang?
Dari ketiga pasangan calon (Paslon) yang akan berkompetisi di Pilpres 2024, yaitu paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dari Koalisi PDI Perjuangan (PDIP).
Dalam beberapa kesempatan ketiga paslon ini sudah menyuarakan gagasannya terkait perbaikan ekonomi di Indonesia, beberapa menjajikan gaji guru naik sebesar Rp 30 juta, BBM gratis, makan siang gratis, susu gratis, perluasan lapangan kerja, hingga dana desa yang dijanjikan naik kisaran Rp 5 miliar.
Mari menyimak cara ekonom menyikapi serbuan janji ekonomi ketiga capres-cawapres beserta para tim suksesnya. Apalagi terkadang janjinya tidak melihat realitas saat ini sebagai pijakan. Terkesan asal semangat mengungkapkan argumentasi saat audiensi dengan para pendukung dan simpatisan.
Bahkan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai saat ini sudah bisa menyimpulkan banyak gagasan Capres dan Cawapres terkait ekonomi tidak realistis. Apa sebab, dalam pembahasan APBN 2024 saja, pemerintah bermain aman dengan menargetkan indikator ekonomi. Tentunya disinkronkan dengan kondisi ekonomi global yang sedang lesu.
Dalam APBN 2024 yang sudah disahkan, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi terkendali sebesar 2,8 persen, nilai tukar rupiah Rp15.000 per dolar AS, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,7 persen, ICP 82 dolar AS per barel, serta lifting minyak 635 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari.
Kebijakan main aman juga tersembunyi juga untuk sasaran indikator pembangunan 2024, yang meliputi tingkat kemiskinan 6,5 persen hingga 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,0 persen hingga 5,7 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen hingga 1 persen, rasio gini 0,374 hingga 0,3777, indeks pembangunan manusia 73,99 hingga 74,02, nilai tukar petani 105 hingga 108, serta nilai tukar nelayan 107 hingga 110.
“Kondisi global ini kan selain Ukraina dan Rusia itu kan juga masalah Palestina ada regional masalah laut Cina Selatan, ini kan berarti kita kesulitan dalam hal impor eskpor menjadi terganggu bisa tidak sesuai target, jadi saya melihatnya perlu dievaluasi, jadi jangan terkesan impposible,” kata Trubus tentang kondisi ekonomi saat ini.
Walaupun untuk janji program ekonomi dari ketiga pasangan setelah dinilai terlalu muluk-muluk, mulai ramai memberikan klarifikasi. Mereka tidak ingin dianggap serampangan menjanjikan angin surga tanpa melihat realitas yang ada. Mereka cenderung melemparkan target akhir yang manis setelah mengundang banyak kritikan berusaha menjelaskan duduk perkaranya.
Kubu Cak Imin buru menjelaskan BBM Gratis hanya untuk rakyat golongan tertentu. Kubu Ganjar juga berusaha menjelaskan jika janji gaji guru Rp 30 juta akan dilakukan secara bertahap. Demikian juga dengan program makan gratis dari Capres Prabowo, hanya direalisasikan di sekolah di pelosok nusantara dan sekolah tertentu yang menyasar perkotaan.
Tetapi menganggap programnya realistis karena memberikan dampak menggerakkan ekonomi kerakyatan. Akan banyak petani sayur, pengrajin tahu tempe diuntungkan, banyak peternak ayam dan telor menerima harga yang pantas dan lain-lain.
Seperti halnya janji calon presiden Anies Baswedan dengan mengemukakan gagasannya untuk menyatukan dua direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan, yakni pajak dan bea cukai, menjadi Badan Penerimaan Negara. Menurut Anies, badan ini nantinya akan mengkoordinasi dalam mengelola penerimaan negara. Namun, dia melihat penyatuan dua direktorat ini memerlukan waktu dan harus dijalankan dengan mulus.
Walaupun dia menyisipkan isu kebutuhan pokok jika terpilih sebagai presiden menyoroti bahwa pos pengeluaran untuk kebutuhan pokok paling mendominasi dan membebani finansial rumah tangga masyarakat Indonesia. Di Indonesia ini, rata-rata keluarga menghabiskan 55 persen dari pendapatannya untuk pangan. Mantan Gubernur Jakata ini menggagas melakukan reformasi pertanian, sehingga harga dari produsen dengan harga yang dibayar oleh konsumen itu selisihnya tidak jauh.
Pro kontra juga terjadi saat Ganjar berbicara tentang keinginannya menaikkan gaji guru menjadi Rp30 juta jauh sebelum mendapatkan jadwal kampanye saat ini. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku prihatin dengan kesejahteraan para guru saat ini. Dia miris dengan gaji guru yang pas-pasan.
Tak mau ketinggalan Bakal Calon Wakil Presiden dari PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjanjikan dana desa nantinya akan naik menjadi Rp5 miliar per desa. “Kami sudah menghitung dana desa untuk 2023 ini Rp2 miliar per desa cukup. Bisa meningkat drastis Rp5 miliar per desa. Ini target yang ingin diperjuangkan di pemerintahan baru,” katanya. Mungkin juga sudah dalam perhitungan saat menawarkan BBM gratis.
Namun yang paling heboh dengan tawaran dari Pasangan Prabowo-Gibran. Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto mencanangkan program makan siang gratis bagi anak sekolah bila dirinya terpilih menjadi Presiden RI ke-8 pada 2024 mendatang. Tak kaleng-kaleng, Menhan ini akan mengalokasikan anggaran hingga Rp400 triliun. Dalihnya, program ini sebagai upaya mengatasi stunting dan angka kemiskinan dari akar masalahnya.
“Iya kalau yang itukan lebih rasional nomor urut 1 sama 3 kalau yang nomor urut 2 ini saya agak bingung memahaminya, kalau rasional ya 1 sama 3,” ujar Trubus saat dihubungi inilah.com di Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Dengan janji yang mendayu-dayu dari pada kontestan pilpres 2024, Trubus mengatakan bahwa gagasan yang ditawarkan Anies soal kebutuhan pokok yang lebih murah dan perluasan lapangan pekerjaan masih rasional dan tidak melakukan gimik berlebihan.
“Soal banyak banget soal ekonomi yang disinggung tapi banyak gimik yang muluk-muluk juga, sebenarnya semuanya mengarah ke sana, ya ekonomi cuman kalau melihat memang yang lebih, kalau semua masih realistis,” kata Trubus.
Ia juga menilai gagasan Ganjar dan Mahfud MD soal gaji guru ASN dan honorer naik menjadi Rp30 juta dan Cawapres nomor urut 1 Cak Imin yang ingin menaikkan dana desa menjadi sebesar Rp5 miliar tidak masuk akal karena tidak sebanding dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Gaji 30 juta terlalu berlebih itu memancing provokasi, itu sulit terwujud, dan dana dasa juga, APBN kita enggak kuat paling 2 miliar saja sudah tinggi,” tuturnya.
Menurut Trubus, Capres dan Cawapres perlu mengagas lagi terkait visi dan misi di bidang ekonomi karena harus sangat menyesuaikan dengan kondisi global. Sebab, lanjutnya ekonomi memiliki banyak faktor yang mempengaruhi, sehingga Capres dan Cawapres tidak mengumbar janji berlebihan yang membuat masyarakat berkhayal.
“BBM juga sangat tidak masuk akal, mungkin untuk orang miskin saya setuju tapi agak sulit, turun 20 persen saja dari harga sekarang itu udah hebat,” imbuhnya.
Tak Realitis
Bagi para ekonom yang fasih benar memahami permasalah ekonomi tentu tidak serta merta mengakui manisnya janji para Capres dan Cawapres saat di depan para pemujanya. Bagi Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, visi misi Anies lebih berbobot dan secara konseptual memberi harapan perubahan di berbagai bidang terutama transisi ekonomi hijau, pemerataan dan pengembangan daerah di luar Jawa.
“Kalau dilihat detil, hanya Anies yang memberikan fokus pembangunan dan program aksi berbasis Pulau atau regional. Capres yang lain terlalu umum padahal Indonesia negara kepulauan, yang tiap daerah punya potensi dan tantangan unik,” katanya kepada inilah.com, Jumat (1/12/2023).
Bukan salah ekonom kalau memuji sebuah program ekonomi salah satu capres. Karena mereka menguasai ilmunya dan dapat menyimpulkan tataran realitas dari program tersebut. Seperti Bhima yang menilai gagasan Anies lebih masuk akal misalnya dibanding Prabowo. Keduanya butuh anggaran yang besar tapi Anies lebih terukur.
Prabowo masih umbar janji makan siang gratis yang anggarannya fantastis, di saat bersamaan mau lanjutkan IKN. Kalau digabung kedua program itu saja butuh lebih dari Rp2.400 triliun sampai 2029. Indikator lain adalah ambisi pertumbuhan ekonomi tinggi 7% per tahun Prabowo rentan tidak tercapai. “Ambisius boleh, tapi juga lihat dulu kondisi eksternalnya, mitra dagang utama Indonesia saja seperti China tahun depan diperkirakan terus melambat permintaan domestiknya,” kata Bhima menjelaskan.
Bahkan, ekonom muda ini menilai ada kesalahan fatal di dokumen visi misi Prabowo Gibran terutama soal bagian pengupahan yang disebut ingin mencabut PP 78/2015 yang sebenarnya sudah dicabut juga melalui UU Cipta Kerja. “Ini kelihatan sekali tim yang buat visi misi nya tidak update aturan ketenagakerjaan,” ucapnya.
Soal isu ekonomi, yang akan dihadapi Indonesia ke depan sangat terpengauh dengan isu global khususnya geo politik yang saat ini tidak asik. Namun anehnya, semua calon masih sangat normatif dan hanya ada beberapa program.
Ketika memperbincangkan soal penciptaan lapangan kerja, maka sama-sama membuat janji yang sangat muluk dengan landasan yang kurang bagi para ekonom. Pertumbuhan ekonomi pun dipatok dengan cara pandang terlalu optimis, ada yang menjanjikan 7 persen atau di atas target APBN 2024 yang hanya 5,2%. Padahal untuk tahun-tahun berikutnya, target pertumbuhan tidak jauh dari angka itu.
Kemudian program-program yang ditawarkan juga masih sangat umum. Misalkan AMIN dan PraGib yang ingin mendirikan badan penerimaan negara, tidak ada urgensinya mendirikan badan penerimaan negara yang pada ujung-nya juga masih sama kinerjanya seperti DJP dan DJBC. Toh, saat ini yang masih terdapat praktik korupsi.
Belum lagi program digitalisasi ekonomi GaFud yang terlalu muluk dengan digitalisasi pemerintahan. Banyak orang pemerintah yang masih gaptek. “KTP saja masih difotokopi, sangat jauh sekali dengan realitas di lapangan,” jelas pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda secara terpisah kepada inilah.com.
Hal yang menarik tentang isu pembangunan IKN yang hanya pasangan AMIN yang menolak. Karena sangat menarik sekali dengan dua pasangan lainnya akan melanjutkan IKN. Keberlanjutan IKN, rasanya harus mulai dikaji ulang, apakah perlu pemindahan IKN atau tidak. Pemindahan ke Kaltim, diklaim dapat memeratakan pembangunan.
“Saya rasa justru yang dapat keuntungan juga daerah pulau Jawa. Input pembangunan di sana masih disupply oleh daerah pulau Jawa. Harusnya ciptakan sumber pertumbuhan ekonomi dengan pembuatan kawasan industri atau ekonomi khusus yang terintegrasi di pulau-pulau luar pulau Jawa,” jelasnya.
Namun para ekonom hanya sebatas memilah pogram yang realistis untuk diterapkan ke depan, yang sesuai dengan kondisi saat ini sebagai acuan pertimbangan. Jadi dengan deretan janji para capres dan cawapres, keputusan akhir berada di tangan para pemilik suara untuk menjatuhkan pilihan di bilik suara.
Karena pilihan tidak sebatas didasari pada kajian yang realistis, karena politik memiliki banyak aspek yang mempengaruhi. (wahid/syahidan/vonita)
