Luhut Jangan Bangga China Kembangkan Padi di Indonesia, Pada 2007 Sudah Dicoba, Hasilnya Nihil
Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menyebut adanya keinginan China mengembangkan pertanian padi di Indonesia. Jangan bangga dulu, karena sudah pernah dilakukan dan hasilnya nol besar.
Pakar pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengatakan, rencana mengintroduksi teknologi padi dari China, atau belajar teknologi padi dari China itu, baik-baik saja.
“Akan tetapi, mengintroduksi sistem usaha tani, seperti menghadirkan benih dari negara lain, termasuk China, tidak selalu jadi solusi baik, cespleng, dan langsung bisa diterapkan,” papar Khudori, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Pada 2007, kata Khudori, Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan kunjungan ke China, kepincut dengan benih padi hibrida, namanya Yuang Longping. Dengan benih itu, petani China bisa produksi padi sebanyak 16 ton/hektare.
Bahkan, pada saat itu, terjalin kerja sama antara PT Sumber Alam Sutera dari Artha Graha Group dengan Sichuan GuaHao Seed Industry (SGSI), perusahaan benih padi asal China. Selanjutnya, benih padi hibrida asal China itu, ditanam di sejumlah daerah di Indonesia.
“Hasilnya tidak menggembirakan. Di beberapa tempat, benih padi hibrida asal China yang ditanam petani, malah terserang penyakit. Ini menandakan, tidak mudah mengintroduksi sistem usahatani, benih salah satunya. Pasti butuh inovasi tambahan. Inovasi ketahanan penyakit, misalnya,” papar Khudori.
Memang betul, kata Khudori, produktivitas padi di China cukup tinggi, bahkan mengalahkan Indonesia. Tapi jangan lupa, produktivitas padi dari petani Indonesia, jauh lebih tinggi ketimbang Vietnam, dan Thailand.
“Indonesia hanya kalah dari China. Produktivitas di China tinggi karena lebih dari separuh benih yang ditanam di sana adalah hibrida. Sebaliknya, benih padi hibrida di Indonesia justru kecil porsinya,” imbuhnya.
Terkait pertanian padi, Khudori menyampaikan, problem utama yang dihadapi petani di Indonesia adalah biaya tinggi. Terutama biaya sewa lahan dan tenaga kerja. Kedua pos biaya itu, porsinya mencapai 75-80 persen dari total biaya usaha tani.
“Ini yang membuat harga padi atau beras di Indonesia menjadi mahal dan tak kompetitif ketimbang Thailand atau Vietnam.,” jelasnya.
Apakah introduksi teknologi padi dari China bakal menurunkan biaya sewa lahan dan tenaga kerja? Belum tentu. Bisa saja, jika teknologi padi introduksi dari China itu, diterapkan di lahan hak guna usaha (HGU) dalam luasan tertentu dengan mekanisasi penuh. Sehingga bisa menekan biaya sewa lahan dan tenaga kerja.
“Tapi itu kan di wilayah tertentu. Tidak ada pengaruhnya terhadap biaya sewa lahan dan tenaga kerja di luar wilayah yang memang diusahakan sebagian besar petani kecil dengan lahan yang sempit,” kata Khudori.
Pada Minggu (21/4/2024), melalui akun instagram @luhut.pandjaitan di Jakarta, Menko Luhut membeberkan ketertarikan China mengembangkan padi di Indonesia. Rencana kerja sama kedua negara, telah disepakati dalam Pertemuan ke-4 High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) RI-Republik Rakyat China (RRC) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kita minta mereka memberikan teknologi padi mereka, di mana mereka sudah sukses swasembada dan mereka bersedia,” kata Luhut.
Luhut menjelaskan, kerja sama ini dilakukan secara bertahap, targetnya hingga sejuta hektare lahan di Kalimantan Tengah. Saat ini, pemerintah masih mencari mitra lokal, dengan offtaker atau pemasok kebutuhan industri ataupun pasar, yakni Perum Bulog.
“Kita berharap 6 bulan dari sekarang, mungkin kita sudah mulai dengan proyek ini. Tinggal kita ajak anak-anak muda Indonesia, untuk ikut di situ,” jelas Luhut.
“Jadi kalau program ini jalan, kita sebenarnya minta 4-5 ton saja. Kalau kita punya di Pulang Pisau, Kalteng itu 400.000 hektare sudah hampir 2 juta (ton). Bisa kita teruskan dengan (bertanam) yang lain. Iya sudah selesai masalah kita untuk ketahanan pangan untuk padi dan beras. Kita akan menjadi lumbung pangan nanti ke depannya,” kata Luhut.
