Sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan Israel dilaporkan telah merekomendasikan penutupan beberapa kementerian di negara Zionis tersebut. Tujuannya agar ada alokasi dana tambahan untuk membiayai perang di Jalur Gaza.
Menurut laporan Jerusalem Post, salah satu kementerian yang direkomendasikan untuk ditutup adalah Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Anti-Semitisme. Kementerian tersebut bertugas memelihara serta memperkuat hubungan antara Israel dan komunitas Yahudi di seluruh dunia.
Wacana terkait pembubaran Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Anti-Semitisme telah menimbulkan kekhawatiran.
“Keputusan itu telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan diaspora Yahudi global, yang memandang kementerian tersebut sebagai penghubung penting antara mereka dan negara Israel,” ungkap Jerusalem Post dalam laporannya, Selasa (21/11/2023).
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich diperkirakan akan membawa amandemen anggaran tersebut kepada pemerintah pekan depan untuk memperoleh persetujuan. Amandemen diprediksi akan mencakup pemotongan pendanaan pada kementerian-kementerian tertentu.
Menurut Jerusalem Post, selain Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Anti-Semitisme, pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan Israel juga merekomendasikan penutupan Kementerian Urusan Yerusalem, Warisan, Pemukiman dan Misi Nasional, Kementerian Kerja Sama Regional, serta Kementerian Kesetaraan Sosial.
Awal November lalu, surat kabar ekonomi Israel, Calcalist, melaporkan bahwa agresi Israel ke Jalur Gaza telah menelan biaya US$51 miliar atau setara Rp791 triliun. Sejak dimulainya agresi pada 7 Oktober 2023, Federasi Yahudi Amerika Utara (Jewish Federations of North America) telah menggalang dana sebesar US$638 juta untuk disumbangkan ke Israel.
Tentara Israel juga melakukan penghimpunan dana di Negeri Paman Sam dan berhasil mengumpulkan hampir US$10 juta.
Sementara itu, DPR AS yang dikuasai Partai Republik telah meloloskan rancangan undang-undang (RUU) untuk memberikan bantuan sebesar US$14,5 miliar kepada Israel. Bantuan itu bakal didanai oleh pemotongan Internal Revenue Service (IRS). Paket tersebut mencakup US$4 miliar untuk mengisi kembali sistem pertahanan rudal dan peralatan militer milik Israel, yakni Iron Dome serta David’s Sling.
Senat dan Gedung Putih sudah didesak untuk segera menyetujui RUU tersebut. Namun mereka masih belum memberi pengesahan. Sejauh ini setidaknya 14.100 warga di Gaza telah terbunuh akibat agresi Israel yang dimulai sejak 7 Oktober 2023, yang sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan. Sementara korban luka sudah melampaui 30.000 orang.
