Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengusulkan untuk dibentuk kementerian baru yang mengurusi program makan siang gratis. Langkah ini dinilai lebih baik ketimbang adanya wacana untuk ‘menyunat’ dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Saya sampai mengusulkan lebih baik buat kementerian makan siang gratis sekalian, ketimbang kita masuk di dana BOS,” kata Andreas dalam Rapat Kerja dengan Mendikbudristek, Nadiem Makarim di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024).
Andrean mengatakan bahwa Pemilu 2024 belum selesai. Akan tetapi pihak Prabowo-Gibran telah memunculkan wacana program salah satu paslon yang ingin merealisasikan hal tersebut menggunakan dana Bos.
“Belum apa-apa, belum selesai pemilu, sudah ada hal yang berkaitan dengan makan siang gratis masuk dalam dana bos. Kan, repot kita,” kata Andreas.
Menurutnya, program makan siang gratis akan memakan anggaran lebih tinggi. Bahkan kebijakan tersebut akan menghabiskan anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan.
Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS Fahmi Alaydroes mengajukan protes saat pembukaan rapat paripurna Masa Sidang IV, berkenaan dengan wacana penggunaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang rencananya akan dipangkas untuk program makan siang gratis.
“Kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya perbincangan program makan siang gratis yang merupakan program janji dari capres cawapres di periode kampanye kemarin, sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan,” ujar Fahmi saat rapur di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
Ia mengingatkan, dana BOS dianggarkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, jangan dipolitisasi untuk kepentingan yang lain. “Apalagi kemudian terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan program BOS, kita pahami (dana BOS) adalah biaya yang sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan kita,” tuturnya.
