Negara tetangga Papua Nugini telah menetapkan darurat nasional selama 14 hari terhitung sejak Kamis (11/1/2024), setelah demonstrasi yang berujung pada kekerasan telah menewaskan 16 orang.
Demonstrasi yang disebabkan adanya kesalahan dalam pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu, tiba-tiba berubah rusuh hingga terjadinya aksi penjarahan.
Perdana Menteri Papua Nugini James Marape langsung menyerukan keadaan darurat dan menugaskan lebih dari 1.000 tentara untuk siaga yang siap turun tangan apabila diperlukan.
Kerusuhan bermula di Ibu Kota Port Moresby pada Rabu (10/1/2024), setelah ratusan petugas polisi, staf penjara dan pegawai negeri sipil mogok kerja karena adanya kekurangan pada pembayaran gaji.
Gaji PNS di Papua Nugini berkurang hingga 300 Kina atau sekitar Rp1,2 juta, dari yang semestinya. Pemerintah berdalih ada kesalahan administratif dalam pembayaran gaji PNS.
Demonstrasi yang pada awalnya digelar di gedung parlemen, berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan.
AFP melaporkan bahwa para demonstran itu mendadak masuk ke toko-toko melalui jendela yang dipecahkan, mengambil barang-barang curian dan memasukannya ke dalam wadah apapun yang mereka bawa.
Kerusuhan juga pecah di Lae, kota terbesar kedua di Papua Nugini. ABC News melaporkan sedikitnya 16 orang tewas di Port Moresby dan Lae.
Selain korban tewas, sebanyak 25 orang juga tengah dirawat di rumah sakit terbesar Port Moresby karena menderita luka tembak.
Pemerintah Terapkan Darurat Nasional 14 Hari
Pada Kamis kemarin, PM Marape menetapkan darurat nasional selama dua pekan untuk mengatasi kerusuhan di dua kota tersebut.
“Hari ini kami menyerukan keadaan darurat selama 14 hari di ibu kota negara kami,” kata Marape, dikutip AFP.
Selain menetapkan darurat nasional, Marape juga telah memberhentikan beberapa pejabat di Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan yang terkait dengan kesalahan dalam pembayaran gaji PNS.
Pemerintah Papua Nugini juga kini tengah meninjau penyebab kerusuhan tersebut.
“Ada bukti kerusuhan terorganisir yang terjadi,” kata Marape seraya menegaskan akan memastikan keamanan dalam demokrasi dan supremasi hukum.
