Ketika Presiden Jokowi meresmikan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang kini berganti nama menjadi Kereta Whoosh, seketika itu pula Indonesia menanggung utang ke China yang jumlahnya jumbo.
Entah bagaimana menghitungnya, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu menyebut pemerintah Indonesia harus bayar cicilan utang ke China, sebesar Rp7,6 miliar per hari.
Dikutip dari akun media sosial (medsos) X, yakni @msaid_didu, Jakarta, Rabu (4/10/2023), Said Didu menuliskan catatan kritisnya.
Bahwa, peresmian KA cepat JKT-Padalarang pada 2/10/2023 merupakan titik awal Indonesia harus bayar utang ke China, sekitar Rp7,6 miliar per hari.
“Jika ditambah dengan utang dalam negeri BUMN yang ikut sebagai pemilik saham (kereta cepat), diperkirakan akan bayar utang sekitar Rp15 miliar per hari,” cuit Said Didu.
Kalau perhitungan Said didu benar, angkanya besar sekali. Kalau diasumsikan, harga makanan bergizi di Indonesia mencapai Rp22.125 per hari, maka cicilan utang kereta Whoosh sebesar Rp7,6 miliar cukup untuk makan gratis 343.502 orang. Data FAO 2022, sebanyak 68 persen penduduk Indonesia tak mampu membeli makanan cukup gizi. Menyedihkan.
Masih terkait utang proyek kereta Whoosh ini, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengaku pemerintah Indonesia terus berjuang demi memperoleh diskon bunga utang. Namun, lobi ini terkait utang dari pembengkakan biaya alias cost overrun kereta Whoosh. Di mana, utang pemerintah kepada Bank Pembangunan China (China Development Bank/CDB) sebesar US$550 juta, atau setara Rp8,25 triliun (kurs Rp15.000/US$).
“Bunganya di kisaran 3,5-4 persen, Sekarang masih negosiasi,” ujar Tiko, sapaan akrabnya di Kantor InJourney, Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).
Menurut mantan bankir Bank Mandiri ini, kalau tak ada aral melintang, lembar kerja akhir atau final term sheet bakal segera ditetapkan. Saat ini, sangat bergantung kepada penjaminannya. Targetnya, lembar kerja akhir dikeluarkan pekan ini. “Tapi bunganya sekitar 3,6-3,7 persen,” kata Tiko.
Itu baru utang dari cost overrun senilai US$1,2 juta (Rp18 triliun), masih ada utang lain terkait pembangunan sepur kilat ini. Sesuai perjanjian awal, investasi kereta cepat ini sebesar US$6,07 miliar (Rp91,05 triliun). Sebenarnya, angka ini sudah bengkak dari proposal awal yang diajukan China sebesar US$5,13 miliar (Rp76,95 triliun).
Atas investasi sebesar Rp91,05 triliun, sesuai proposal China, pemerintah Indonesia harus menanggung 75 persen. Atau sekitar Rp68,3 triliun. Lagi-lagi pemerintah Indonesia diutangi CDB.
