Hasil Rakernas Partai Golkar kemarin tidak mencantumkan keputusan yang mengharuskan ketua umumnya, Airlangga Hartarto menjadi calon presiden (capres) 2024. Sebab keputusan Rakernas Golkar hanya memberikan mandat kepada Airlangga untuk menentukan capres dan cawapres di Pilpres 2024.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani(LIMA), Ray Rangkuti menilai lunaknya keputusan Rakernas Golkar ini didasari berbagai faktor. Salah satunya faktor Airlangga Hartarto yang hingga saat ini belum memiliki elektabilitas mumpuni untuk maju sebagai capres.
“Kenyataannya, makin ke sini, elektabilitas Airlangga Hartarto makin sulit mengejar posisi capres. Jangankan untuk posisi capres, bahkan untuk posisi cawapres juga terlihat sulit,” kata Ray dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/6/2023).
Menurut Ray, elektabilitas Airlangga yang belum juga beranjak dari kisaran 5 persen tidak bisa dijadikan sebagai negosiasi Golkar untuk posisi capres atau cawapres dengan parpol lain.
“Sehingga, akan terlambat jika tidak ada skenario B dalam kondisi seperti itu. Yakni terlambat menaikkan elektabilitas partai, tapi juga terlambat menautkan teman koalisi,” imbuhnya.
Dengan fakta tersebut membuat posisi tawar Golkar lemah dalam penjajakan koalisi di Pilpres. Selain itu, faktor elektabilitas Airlangga bisa menjadi salah satu alasan Golkar tetap bersama koalisi Jokowi.
“Dengan begitu, besar kemungkinan teman koalisi yang dipilih oleh Golkar adalah partai koalisi pendukung Ganjar, atau Koalisi Indonesia Raya,” tutup Ray.
Rakernas Golkar Hanya Beri Mandat ke Airlangga Tentukan Capres/cawapres
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2023 Partai Golkar yang diselenggarakan hari ini, Minggu (4/6/2023).
Hasil Rakernas Golkar tersebut salah satunya memberikan mandat penuh kepada Airlangga untuk menentukan siapa capres, cawapres, dan koalisi yang akan Golkar pilih untuk Pilpres 2024.
Adapun Rakernas 2023 ini dihadiri oleh seluruh DPD Golkar di Indonesia. “Yang pertama, untuk pilpres, memberikan mandat kepada ketua umum untuk menetapkan capres, cawapres, dan koalisi bersama Partai Golkar,” ujar Airlangga dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Golkar.
Kesepakatan yang kedua, seluruh DPD dan ormas di Partai Golkar meminta agar sistem proporsional terbuka diterapkan di Pemilu 2024. Maka dari itu, Airlangga meminta kepada DPP Partai Golkar untuk terus memperjuangkan sistem proporsional terbuka.
Adapun penerapan sistem pemilu saat ini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Yang ketiga, terkait dengan pemilu yang saat sekarang Partai Golkar, bakal calon legislatif masih menurut alfabetis. Nah ini diminta untuk pada waktunya dibuat berdasarkan nomor urut. Dan nomor urut itu berbasis kepada PDLT, yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela,” tuturnya.
Reyhaanah Asya
