Kementerian Keuangan (Kemenkeu) didesak melakukan reformasi struktural secara menyeluruh di lembaga Direktorat Jenderal Pajak menyusul perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan putra dari pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Kasus itu telah berkembang menjadi sesuatu yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kantor pajak.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) Charris Zubair di Kampus UGM Yogyakarta, dalam keterangannya dikutip, Selasa (28/2/2023).
“Reformasi struktural secara menyeluruh diperlukan agar tidak ada lagi ruang bagi pegawai pajak yang menjadi luar biasa kaya dengan cara tidak patut,” tegas Charris.
Charris melanjutkan, Kagama Filsafat juga menginginkan Kementerian Keuangan agar lebih transparan serta melakukan pembatasan internal untuk kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh Ditjen Pajak.
“Kewenangan yang berlebihan cenderung korup, apalagi jika mekanisme pengawasan yang tidak mumpuni dan tidak transparan,” ungkap Charris.
Berpijak dari kasus itu, kata Charris, Kementerian Keuangan juga perlu melakukan perbaikan moral di seluruh lembaga perpajakan.
Menurut dia, gaya hidup hedon yang diperlihatkan oknum pegawai pajak dapat memicu penurunan kepercayaan masyarakat bagi penyelenggara negara.
“Kagama Fakultas Filsafat menuntut tanggung jawab moral dan tanggung jawab formal dari lembaga negara yang memiliki otoritas, baik di bidang hukum maupun pajak,” ujarnya menegaskan.
Charris menambahkan Kagama Filsafat juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang jauh dari kewajaran.
“Kami menuntut Kementerian Keuangan bekerja sama dengan KPK dan PPATK mengusut semua harta seluruh petugas pajak di Indonesia. Pengusutan ini harus dilakukan secara transparan dan pegawai pajak yang melakukan penyelewengan harus ditindak secara tegas,” kata Charris.
