Kelanjutan Pembangunan Hunian DP Nol Rupiah Tunggu Arahan Pj Gubernur Heru

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko menyampaikan pihaknya belum mendapat arahan dari Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono terkait kelanjutan program hunian dengan skema uang muka atau down payment (DP) nol rupiah.

“Kami juga masih menunggu kebijakan Pak Pj Gubernur terkait dengan perumahan dan permukiman. Salah satu yang digagas adalah juga ditanyakan rekan-rekan, yakni soal DP nol rupiah,” ujar Sarjoko kepada awak media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022).

Sarjoko kembali menegaskan bahwa pihaknya masih perlu arahan dari Pj Gubernur Heru guna melanjutkan program hunian DP nol rupiah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026.

“Ya secara RPD kami memang sudah menyusunnya 2023-2026. Kita sudah menyusun guideline hal apa saja untuk dilakukan selama tiga tahun ke depan. Tapi tentu saja ada hal-hal spesifik secara khusus yang perlu kita mintakan arahan Pak Pj,” kata dia.

Sarjoko mengaku memahami bahwa sedianya Pj Gubernur tengah menitikberatkan perhatian pada penataan hingga meminimalkan potensi kerawanan di permukiman penduduk. Hingga secara khusus Heru belum melirik program DP nol rupiah yang tertuang dalam RPD.

Semula Pemprov DKI Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan menargetkan sebanyak 9.081 unit hunian DP nol rupiah terwujud sesuai RPD 2023-2026. Ketika itu Anies menjamin program hunian dengan biaya terjangkau itu akan berlanjut ketika masa jabatannya sebagai Kepala Daerah (2017-2022) berakhir.