News

Kenaikan Ongkos Haji Masih Wacana Belum Ketok Palu, Masyarakat Diminta Tenang

Kenaikan ongkos haji sedang jadi buah bibir beberapa hari belakang, lantaran membuat para calon jemaah haji cemas, takut tidak jadi berangkat karena kekurangan biaya. Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menyatakan jangan khawatir, sebab kenaikan masih sebatas wacana belum disetujui.

Menurutnya, kepastian soal naik atau tidaknya masih menjadi pembahasan Komisi VIII DPR. Ditegaskan para calon jemaah yang akan berangkat di tahun ini, tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk ibadah haji.

“Oleh karena itu, mohon jemaah yang akan berangkat di 2023 tidak perlu risau, galau. Komisi VIII akan membahas detail, insya Allah akan tetap di bawah Rp69 juta,” jelas Yandri di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2023).

Dalam hitung-hitungannya, Yandri meyakini tidak perlu ada kenaikan ongkos haji yang terlalu tinggi. Sebab, banyak pos-pos alokasi yang sejatinya masih bisa ditekan besaran pembiayaannya.

“Misalnya tiket pesawat Rp33 juta, menurut saya bisa turun. (Lalu harga) hotel, katering, dan sebagainya. Sekarang juga lagi beredar TikTok pemelintiran berita, katanya kenapa Indonesia menaikkan ongkos haji, padahal biaya masyarakat turun 30 persen. Ini perlu diluruskan,” terangnya.

“Dulu biaya masyarakat sebelum Covid (biasa saja), lalu naik pas covid, terus turun. Biayanya transportasi lebih tinggi dari sebelum Covid. Jadi bukan (Arab) Saudi (yang) menurunkan semua harga. Bukan semua komponen haji, tidak,” lanjutnya.

Ia menegaskan Panja yang dibentuk DPR akan melakukan pengecekan langsung ke Aras Saudi untuk memastikan sebenarnya berapa biaya yang layak dibebankan ke para jemaah haji pada tahun 2023. “(Mengenai harga) Hotel, katering, Panja akan ke Saudi di awal bulan. Dia (kesana) untuk memastikan berapa yang layak dibebankan ke jemaah dan nilai manfaat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai aneh adanya usulan kenaikan ongkos haji yang disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Kamis (19/1/2023) lalu.

Sebab, menurut informasi yang disampaikan pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi beberapa waktu lalu, menyatakan bahwa harga akomodasi haji tahun ini, 30 persen lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya.

“Bila benar demikian, tentu Kemenag akan lebih mampu hadirkan usulan biaya haji yang tidak membuat resah masyarakat, dan tetap memungkinkan jemaah berkemampuan laksanakan rukun Islam ke-5, naik haji,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/1/2023).

Back to top button