Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengungkap alasan di balik rencana pembangunan Istana Presiden dan Wakil Presiden berada di lokasi yang terpisah.
“Lokasi terpisah karena alasan keamanan. Bila mana nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan, tidak hancur secara sekaligus. Ini juga sudah mendapatkan saran dari Menhan (Menteri Pertahanan) agar harus dipisah,” ujar Diana yang juga Ketua Tim Sayembara, dalam konferensi pers daring di Jakarta, Sabtu (26/3/2022).
“Bahkan antara Istana Presiden, Istana Wakil Presiden dengan area pertahanan juga harus lokasinya terpisah,” sambungnya.
Lebih lanjutnya, ia menyebut, lokasi Istana Presiden dengan Istana Wakil Presiden akan tersambung melalui sumbu kebangsaan. Kemudian, tersambung pula dengan komplek peribadatan sebagai pangkal sumbu kebangsaan.
“Dari Istana Presiden ada sumbu kebangsaan sampai ke komplek peribadatan, melewati pusat budaya, lembaga-lembaga, ini memaknai hubungan antara Tuhan, manusia dan alam,” tambahnya.
Kemudian, lokasi komplek Istana, legislatif dan yudikatif nantinya juga akan tersambung melalui sumbu tripraja yang menyimbolkan makna sinergisitas antarlembaga.
Sebelumnya, desain konsep perancangan empat bangunan ikonik di IKN akan digelar Kementerian PUPR. Nantinya, pemenang sayembara akan mendapatkan total hadiah sebesar Rp 3,4 miliar.
Ditinjau dari luas lahan, bangunan dan komplek Istana Wakil Presiden akan dibangun seluas 14,8 hektare. Lalu, komplek perkantoran legislatif yang terdiri dari MPR, DPR dan DPD seluas 41,94 hektare yang terbagi menjadi dua kavling.
Selanjutnya, komplek perkantoran yudikatif yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial seluas 15,16 hektare.
Komplek peribadatan juga akan dibangun di lahan seluas 6,95 hektare untuk bangunan 5 tempat peribadatan yakni pura besar, katedral, gereja induk, kelenteng besar dan vihara besar. Sedangkan, mesjid pada sayembara sebelumnya telah dipilih.
“Untuk Mesjid, sebelumnya telah dipilih Presiden,” pungkas Diana.
