Sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memunculkan persoalan bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari sekolah. Tak jarang, masyarakat melakukan manipulasi data dengan menumpang domisili demi mendapatkan sekolah favorit.
Kurangnya jumlah sekolah menjadi salah satu faktor banyaknya permasalahan dalam sistem zonasi PPDB. Untuk itu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memperbanyak jumlah SMK di 17 kecamatan se-Jateng.
“Ketika kemarin PPDB kita melihat masih banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak bisa menampung, maka kita mencoba menghitung kembali daerah-daerah remote area yang membutuhkan sekolah,” ujar Ganjar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (26/7/2023).
Adapun 17 daerah tersebut adalah Kecamatan Pagentan, Kecamatan Tawangmangu, Dusun Rahtawu Kecamatan Gebog, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Pancur, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Batuwarno, Kecamatan Poncowarno dan Kecamatan Tlogomulyo.
Kemudian di Kecamatan Bejen, Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Kalikotes, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Ngaringan, Kecamatan Madukara, Kecamatan Kebonarum, dan Kecamatan Wonosamudra.
“Saya sedang memperbanyak SMK agar SMK ini betul-betul menyiapkan tenaga terampil yang kaitan dengan hilirisasi yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia coba kita sambut dengan SDM yang unggul, terampil dan itu adalah sekolah vokasi seperti ini,” kata Ganjar.
Diketahui, Sejumlah persoalan muncul saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 dengan sistem zonasi. Persoalan muncul di berbagai daerah mulai dari pemalsuan domisili hingga menggunakan kartu keluarga (KK) milik orang lain saat mendaftar PPDB.
Persoalan PPDB tidak saja terjadidi Jateng, tapi terjadi juga di wilayah lain. Di Provinsi DKI Jakarta menemukan 23 peserta PPDB menggunakan kartu keluarga orang lain demi mendapatkan sekolah yang diinginkan. Sementara itu di Jawa Barat (Jabar) sebanyak 4.791 siswa terpaksa dicoret dari PPDB karena terindikasi memalsukan domisili.
Muhammad Reza Panangian
