Temuan keanehan dalam hasil penghitungan suara Pemilu 2024 di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilu2024.kpu.go.id, memicu kekhawatiran terhadap integritas data pemilu. Salah satu kasus yang mencuat adalah perbedaan data signifikan di TPS 013 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, di mana terdapat selisih hingga 500 suara antara data situs dengan lembar C1.
Menurut data situs KPU, TPS tersebut mencatat 301 pemilih, berbeda jauh dengan data form C1 yang menyatakan hanya ada 236 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, jumlah suara sah yang tercatat di situs hanya 2 suara, sementara form C1 mencatat ada 202 suara sah dari total 204 suara.
Lebih mencengangkan lagi adalah data perolehan suara untuk pasangan calon nomor dua, Prabowo-Gibran, yang di situs KPU tercatat mendapatkan 617 suara, padahal seharusnya hanya 117 suara sesuai dengan form C1.
Kesalahan ini menunjukkan adanya kelemahan sistem entry data KPU yang tidak dilengkapi dengan fitur error checking untuk mencegah kesalahan input data.
Pakar TI sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSREC, Dr. Pratama Persadha, menyoroti pentingnya fitur error checking dalam sistem penghitungan suara.
“Dengan adanya error checking, sistem seharusnya dapat menolak input data yang tidak logis, seperti jumlah suara yang melebihi total suara sah,” ujar Pratama dalam keterangan tertulisnya kepada inilah.com, Kamis (15/2/2024).
Kesalahan semacam ini, meskipun hanya terjadi di satu TPS, dapat menimbulkan keraguan terhadap keakuratan hasil pemilu secara keseluruhan.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk proaktif memeriksa hasil penghitungan suara di TPS masing-masing melalui situs infopemilu2024.kpu.go.id.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut serta mengawasi dan memastikan bahwa hasil yang ditampilkan di situs KPU sesuai dengan data yang ada di TPS. Mari kita pastikan Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil,” ajak Pratama.
Pemilu yang jujur dan adil adalah fondasi demokrasi. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses pemilu sangatlah penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia.
