Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan politik luar negeri (LN) akan menjadi salah satu fokus dalam visi misi bakal capres Ganjar Pranowo. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal geopolitik internasional saat ini.
“Kepemimpinan Indonesia di dunia internasional, kepemimpinan ini harus berakar kuat pada politik luar negeri (LN) bebas aktif, sehingga di dalam pertarungan geopolitik saat ini, politik LN bebas aktif justru sangat relevan,” terang Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).
Ia menyebut ketika Jokowi bertemu dengan kanselir Jerman beberapa waktu lalu, sempat ada penegasan terkait dengan semangat yang terdapat pada dasa sila Bandung.
“Sehingga tidak boleh ada pemimpin di republik ini yang membuat kebijakan LN dan pertahanan, termasuk proposal perdamaian dengan melupakan hakikat dari politik LN bebas aktif,” tegasnya.
Ia menyinggung perjalanan masa kepemimpinan Indonesia di Konferensi Asia Afrika (KAA dan Gerakan Non Blok (GNB), menghormati semua resolusi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Itu juga ditegaskan, karena kepemimpinan Presiden Jokowi melalui G20 dan keketuaan di ASEAN, ini merupakan suatu momentum yang sangat penting di dalam membangun kepemimpinan Indonesia masa depan,” ujarnya.
“Sehingga hal-hal terkait dengan kebijakan LN, kebijakan pertahanan juga menjadi isu penting yang dibahas nantinya di dalam visi misi capres bapak Ganjar Pranowo, karena Indonesia saat ini juga dikepung dengan berbagai aliansi pertahanan,” lanjutnya.
Pengepungan aliansi pertahanan yang Hasto maksud adalah berkaitan dengan penandatanganan perjanjian pertahanan yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Papua Nugini, belum lama ini. “Maka, Indonesia harus memainkan peran agar ketegangan yang terjadi di sekitar kawasan Indonesia, khususnya di Selat Taiwan, di Tiongkok Selatan tidak menjadi konflik yang bersifat terbuka,” terangnya.
“Justru disitu lah peran Indonesia sehingga pak Ganjar ini betul-betul merupakan pemimpin yang dipersiapkan untuk melanjut dari kepemimpinan bapak Jokowi dan ini akan terus bersama-sama,” pungkas Hasto.
Prabowo Blunder Soal Politik Luar Negeri Sikapi Konflik Ukraina-Rusia
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memanggil Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai usulan resolusi konflik Rusia-Ukraina yang sempat disampaikan dan menjadi sorotan publik, termasuk kalangan internasional.
Jokowi menegaskan bahwa usulan yang dilontarkan Menhan dalam forum Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura pada akhir pekan lalu merupakan proposal dari yang bersangkutan dan bukan mengatasnamakan Pemerintah Indonesia.
“Itu dari Pak Prabowo sendiri, tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo,” kata Jokowi dalam sesi jumpa pers seusai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).
Oleh karena itu, Jokowi berencana memanggil Menhan guna memperoleh penjelasan mengenai usulan tersebut. Kendati demikian, Jokowi belum memastikan kapan ia akan melakukan pertemuan dengan Prabowo.
“Mungkin hari ini atau besok akan saya undang, minta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan,” ujarnya.
Diana Rizky
