Wakil Ketua Komisi IV DPR asal Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima mengingatkan pemerintahan Jokowi tentang membesarnya potensi konflik sosial ketika terjadi krisis beras.
“Saya khawatir, kalau sampai kebutuhan beras nasional ini akan tidak mencukupi permintaan di dalam negeri, bisa memicu krisis sosial. Dan, potensial menjadi krisis politik. Celakanya, situasinya saat pilkada serentak di bulan November,” kata Aria Bima, Jakarta, dikutip Kamis (7/3/2024).
Aria Bima yang dikenal sebagai kawan lama Jokowi itu, menambahkan, sejumlah negara di Asia, saat ini, telah membatasi ekspor beras. Alhasil, Indonesia bakal kesulitan untuk mengimpor beras guna memenuhi kebutuhan di dalam negeri. “Pada situasi normal itu bisa-bisa saja kita langsung bersandar pada pangan impor, yang mungkin hanya membutuhkan sekitar dua minggu untuk beras itu sampai ke kita,” kata Aria.
Suka atau tidak, lanjutnya, ada masalah terkait persediaan beras nasional. Sementara panen raya kemungkinan baru terjadi pada April 2024. Setelah panen raya, perlu waktu sebulan untuk proses pengeringan. Kemudian diseleksi sebelum disalurkan ke pasar. “Jadi April-Mei itu baru ada (stok beras lagi), sementara kita sebentar lagi masuk bulan puasa Ramadan dan Idulfitri,” pungkas Aria.
Anggota Komisi IV DPR asal PKS, Johan Rosihan berpandangan senada. “Yang kedua adalah lebih dari 13 juta petani yang bekerja di sektor ini. Karenanya kalau ini tidak dapat diantisipasi segera maka bisa jadi gejolak sosial di tengah masyarakat,” kata Johan.
Untuk itu, kata Johan, DPR perlu terus mengingatkan pemerintah untuk bertanggung jawab atas semakin tipisnya persediaan beras nasional.
“Saya sarankan pemerintah fokus betul soal beras. Tunda dulu proyek-proyek mercusuar seperti IKN. Hentikan dulu. Alihkan anggaran ke beras. Pastikan bahwa stok ada. Jangan hanya berpikir impor-impor lagi. Kita butuh 2,5 juta ton untuk normalisasi stok di Bulog,” tandas Johan.
Karena itu, Johan mengusulkan digelarnya rapat komisi gabungan yang khusus membahas carut marutnya perberasan nasional. “Jangan hanya diserahkan kepada Komisi IV saja. Karena mitranya hanya Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Libatkan menteri keuangan, perdagangan dan sebagainya. Usul saya, agendakan rapat gabungan di DPR. Agar kita tahu akar permasalahan yang sebenarnya. Kemudian bisa mendapatkan solusi yang betul-betul efektif,” kata dia.
