PDIP benar-benar terlihat enggan memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait putra bungsunya, Kaesang Pangarep yang memilih jalan politik berbeda, bergabung ke partai lain, bahkan disebut-sebut bakal didapuk sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Seperti yang sudah-sudah, setiap ditanya soal ini, pihak PDIP selalu berdalih. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengaku paham akan keheranan yang dirasakan oleh publik, karena Kaesang merupakan putra Jokowi yang merupakan kader PDIP. Terlebih lagi, berdasarkan peraturan internal PDIP memang ada keharusan agar seluruh anggota keluarga inti kader partai, apalagi yang menduduki jabatan publik tidak boleh aktif di partai lain.
Tapi untuk persoalan Kaesang, lain cerita. Untuk kesekian kalinya, PDIP berlindung di balik Kartu Keluarga (KK). “Kaesang memang benar merupakan anak Presiden Jokowi, yang merupakan kader PDIP. Namun Kaesang, saat ini secara administratif dari Kartu Keluarga misalnya, telah membentuk keluarga sendiri. Sudah menjadi keluarga lain. Jadi, secara normatif tak ada hal yang luar biasa,” kata dia di Jakarta, Senin (25/9/2023).
Ia menekankan, PDIP terlalu besar untuk terusik hanya oleh satu dua orang, apalagi mengurusi orang yang bukan merupakan pengurus inti. Baginya, kehilangan kader terbaik sekalipun, tidak akan bikin partai banteng moncong putih goyah. “Aktivitas PDIP tetap berjalan melaju berhikmat dan mengabdi pada negeri ini, tanpa terganggu serta tidak terpengaruh gonjangan ombak sebesar apapun, apalagi jika hanya sekedar riak kecil,” tutur Said.
Diketahui, Kaesang telah resmi menjadi kader PSI usai menerima kartu tanda anggota (KTA) dari partai tersebut, Sabtu (23/9/2023). Bahkan hingga mencuatnya kabar bakal yang menyebut Kaesang bakal jadi Ketum PSI, partai banteng pun enggan menegakkan aturan yang melarang anggota keluarga dari kadernya masuk partai lain.
Entah apa penyebab sebenarnya, yang jelas PDIP telah menerapkan standar ganda kepada anggota keluarga Jokowi. Perlakuan berbeda diberikan pada Gubernur Maluku Murad Ismail. Politikus yang sempat menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Maluku ini justru dipecat sebagai kader karena istrinya memilih pindah ke Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat sempat ngeles terkait ini, dengan menjelaskan bahwa aturan yang termaktub dalam AD/ART PDIP hanya berlaku bagai anggota yang masih dalam naungan alias satu Kartu Keluarga (KK).
“Suami, istri, dan anak dalam tanggungan orang tua. Misalnya anak yang masih SMA atau kuliah, masih tanggungan tak boleh beda partai. Tapi, kalau sang anak sudah menikah, bebas mau join partai apa saja,” tutur dia, belum lama ini.
Sementara itu, mencuatnya kabar Kaesang bakal didapuk jadi ketum, sudah dikonfirmasi pihak PSI. Meski begitu, Plt Sekjen PSI Isyana Bagoes Oka belum bisa memastikan waktu peresmiannya Kaesang sebagai Ketum. Menurutnya, dilantik atau tidaknya akan diputuskan saat Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) yang mengumpulkan pengurus PSI se-Indonesia, malam nanti, Senin (25/9/2023).
“Memang banyak aspirasi dari DPW dan DPD PSI, setelah mengetahui Mas Kaesang bergabung menjadi anggota PSI, agar Mas Kaesang menjadi Ketua Umum PSI. Usulan-usulan itu akan kami diskusikan dan secara intensif dalam Kopdarnas itu. Mohon ditunggu saja apa rekomendasi dari kawan-kawan,” ucap Isyana kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (24/9/2023) malam.
