Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad menyebutkan Indonesia berpotensi meraup Rp8.000 triliun dari ekonomi karbon. Bersumber dari hutan hujan tropis seluas 125,8 juta hektare (ha), hutan mangrove 3,31 juta ha, dan hutan gambut 7,5 juta ha.
Hutan hujan tropis Indonesia, kata dia, diperkirakan bisa menyerap emisi karbon hingga 25,18 miliar ton setara karbondioksida per tahun. Sedangkan hutan mangrove menyerap 33 miliar ton setara karbon, dan hutan gambut 55 miliar ton setara karbon.
“Jika Indonesia menjual kredit karbon dengan harga lima dolar AS per ton di pasar karbon, maka potensi pendapatan Indonesia sebesar Rp8.000 triliun per tahun,” kata politikus Gerindra itu, dalam Diskusi Publik Menyambut Bursa Karbon di Jakarta, Kamis (11/5/2023).
Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menjadi dasar pengaturan terkait bursa karbon yang akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurutnya, OJK mesti jelas menempatkan lembaganya sebagai pengatur dan pengawas, serta mendengarkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan bursa karbon. “Penyelenggara bursa karbon juga dapat dipisahkan dari bursa efek, sebagaimana merujuk pada beberapa negara seperti Amerika, Singapura, dan Malaysia,” katanya.
OJK juga diminta agar menjalankan pengaturan dan pengawasan sesuai UU P2SK yang mana OJK perlu terbuka kepada seluruh pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin sebagai operator bursa karbon. “OJK turut memiliki kewajiban membangun infrastruktur perdagangan karbon, menerbitkan peraturan terkait penyelenggaraan bursa karbon, dan mengendalikan perdagangan karbon,” katanya.
