Juru bicara (Jubir) Anies Baswedan, Surya Tjandra menilai bahwa inspeksi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Jakarta International Stadium (JIS) berlebihan, terlebih hasil inspeksi hanya difokuskan pada rencana perbaikan rumput stadion.
“Rencana pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk renovasi rumput JIS yang memakan biaya hingga Rp6 miliar berlebihan. Rencana ini juga dianggap sebagai bagian dari rencana politisasi, dibanding untuk pelaksanaan tuan rumah Piala Dunia U17,” terang Surya dalam keterangan resminya, Rabu (5/7/2023).
“Bahkan tiba-tiba ada yang jadi ahli rumput hanya untuk menunjukkan kekurangan JIS, jelas ini hanya ditujukan untuk politisasi capres Anies Baswedan,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti sikap para menteri yang langsung mengundang kontraktor rumput untuk memeriksa rumput JIS. Surya ragu para pemeriksa rumput tersebut kompeten, ia juga mengingatkan hanya FIFA yang berwenang menilai layak atau tidaknya sebuah stadion.
“Justru dianggap tidak etis ketika seseorang yang memiliki kepentingan bisnis diminta untuk memberikan evaluasi. Yang jelas punya kepentingan bisnis. Jadi apa hasil evaluasinya bisa dipercaya? Secara metode kok bisa rumput yang di-sampling, justru yang di luar garis batas pertandingan?,” sambungnya.
“Seolah-olah telah ditunjuk untuk mengerjakan renovasi rumput. Lebih parah lagi, baru sekali berkunjung tiba-tiba sudah keluar nilai proyek Rp6 miliar. Ini mau perbaiki JIS atau mau cari proyek rumput?,” tegas Surya.
Ia turut mengkritisi tidak dilibatkannya PT Jakarta Propertindo (JakPro) dalam inspeksi ini. Parahnya, sambung dia, langsung diambil alih oleh pemerintah pusat yang menggandeng PT Karya Rama Prima (KRP).
“Jadi niatnya seperti memang mau bikin drama, bukan survey teknis. Sementara PT KRP kan kebanyakan bikin lapangan golf, lihat saja semua proyeknya lapangan golf. Satu lapangan bola terkenal cuma Gelora Bung Karno (GBK), jadi saya bingung kenapa dia bisa dapat GBK ya?,” ucap dia.
Surya meminta agar pemerintah berhenti untuk mempolitisasi JIS. Karena bertentangan dengan akal sehat, dan berpotensi penghamburan keuangan negara. “Jangan sampai hanya karena syahwat kekuasaan yang berlebihan, kita merusak demokrasi dan terutama mendiskreditkan karya anak bangsa sendiri,” pungkas Surya.
