Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bantuan pangan dari Cadangan Beras Pemerintah atau CBP akan dilanjutkan untuk bulan April, Mei dan Juni 2024. Tetapi syaratnya jika tersedia anggaran dari APBN 2024.
Janji Jokowi terucap lagi saat menghadiri penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP) di Tegal, Jawa Tengah. Sebelumnya Jokowi membagikan bantuan beras di Cilacap dan Banyumas bahkan menyempatkan untuk memeriksa pasokan beras di gudang Bulog Klahang dan Banpang.
Di kunjungan kali ini Presiden Joko Widodo memastikan Bantuan El Nino sudah di terima oleh KPM. Presiden menekankan bahwa Bantuan Langsung Tunai atau BLT El Nino merupakan bantuan khusus bagi penerima manfaat yang terdampak kekeringan.
“Ini yang hadir di sini dulu September, Oktober, November, sudah mendapatkan bantuan, ada? Ini kelihatannya tambahan. Yang bulan Januari sudah dapat semuanya? Sudah terima semuanya. Nanti Februari, Maret dapat lagi. Nanti kalau APBN memungkinkan, April, Juni bisa kita teruskan lagi,” seru Jokowi di hadapan Keluarga Penerima Manfaat atau KPM, di Tegal, Kamis (4/1/2024).
BP-CBP ini disebutkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, menyasar 22,4 juta penerima. PT Pos Indonesia (Persero) untuk tahun ini mendapatkan alokasi untuk mendistribusikan bantuan Cadangan Beras Pemerintah di 20 Provinsi kepada 13.415.219 penerima bantuan pangan (PBP) per bulan.
“Datanya kami dapat dari Kemenko PMK, yaitu Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Data ini sudah diverifikasi oleh Kementerian Keuangan, BPKP, dan KPK sehingga data ini tentunya kita anggap paling akurat hari ini,” kata Arief.
Sampai 29 Desember 2023, penggelontoran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 2.761.856 ton. Dari total tersebut, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1.182.717 ton dan bantuan pangan beras tahap kedua September-Desember 848.696 ton. Lalu bantuan pangan beras tahap pertama di tahun lalu 640.590 ton, golongan anggaran 87.551 ton, dan tanggap darurat 2.302 ton.
“Kami bersama Bulog selalu memastikan stok CBP secured dan cukup, terutama untuk pelaksanaan bantuan pangan beras tahun 2024 ini. Satu tahapan selama tiga bulan itu membutuhkan beras sekitar 660 ribu kg,” jelas Arief lagi.
Jika ternyata masih ada warga yang hidup di bawah garis kemiskinan namun namanya belum terdata sebagai Penerima Bantuan Pangan (PBP), Arief menyarankan untuk mengajukan kepada aparat RT/RW setempat.
“Apabila ada saudara kita yang di bawah garis kemiskinan dan belum masuk data ini, bisa mengajukan melalui RT/RW. Nanti akan diverifikasi, sehingga bulan berikutnya bisa kita mutakhirkan datanya,” ucapnya.
Mengenai stok beras Bulog yang angkanya naik turun, Arief mengatakan hal itu karena beras disalurkan melalui berbagai program bantuan.
“Beras yang ada saat ini di Bulog sekitar 1,4 juta ton. Angka ini bergerak terus, bisa 1,6 atau 1,5. Pertanyaannya, kenapa sih angkanya berubah-ubah? Angkanya berubah karena stok bergerak terus. Kita ada penyaluran-penyaluran,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan saat ini pun produksi beras terus digenjot. Selain petani terus berproduksi, stakeholder terkait bidang pangan juga bahu membahu memastikan ketersediaan stok beras.
“Mulai 2024 ini cadangan pangan pemerintah Badan Pangan Nasional sekarang diminta untuk mengelola Kepres 125 tahun 2022 mengenai Cadangan Pangan Pemerintah. Ini nanti Bulog bersama BUMN di bidang pangan mempersiapkan sebagai off taker. Kita terima kasih kepada Bu Menteri Keuangan dan jajaran, kita disiapkan dana penjaminan sekitar 28,7 triliun,” ungkapnya.
“Jadi kita tidak hanya bicara bantuan pangan, tapi juga logistik secara keseluruhan, termasuk bagaimana pemerintah melalui BUMN di bidang pangan sebagai off taker, karena Pak Presiden perintahnya kepada Badan Pangan Nasional untuk menyerap apa yang diproduksi oleh petani. Jadi biarkanlah petani kita memproduksi, kemudian BUMN di bidang pangan bersama Badan Pangan Nasional menyiapkan untuk off take dengan harga yang bagus,” lanjut dia.
Dengan semangat kolaborasi dan sinergi yang terus dibangun, Arief menyakini produksi beras nasional akan tetap terjaga.
“Satu per satu dalam dua tahun terakhir, Badan Pangan Nasional bersama Bulog, RNI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian, dan dari sisi inflasi ada Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri, seluruh stakeholder di bidang pangan tersebut saya rasa sudah sangat baik. Ke depan akan lebih baik lagi. Jangan lupa teman kita di legislatif juga penting untuk keberpihakan terhadap pangan di Indonesia,” ujarnya.
“Ke depan, faktor produksi menjadi tanggung jawab kita semua. Bagaimana keberpihakan terhadap teknologi, ketersediaan pupuk, benih, bagaimana menyampaikan pengurangan dari konversi lahan, kemudian buka lahan baru, intensifikasi pertanian. Jadi semua ini harus holistik dan terintegrasi, tidak bisa sendiri-sendiri,” kata Arief menegaskan.
Masih terkait kolaborasi antar kementerian/lembaga, Arief berharap BUMN di bidang pangan dapat menjadi motor penggerak nasional.
“Pak Presiden menyampaikan tidak hanya makro, mikro, itupun masih kurang. Mesti detail. Kalau BUMN dengan Pak Erick, Menteri BUMN. Saya masih berkomunikasi dengan beliau sampai sekarang, bagaimana BUMN di bidang pangan, Pak Erick sampaikan tidak boleh menjadi menara gading, tetapi harus berkolaborasi dengan private. BUMN di bidang pangan menjadi motor penggerak nasional. Perbedaan BUMN dengan private itu ada ’N’ di belakang, ada negaranya, sehingga bisa bersama-sama kementerian/lembaga untuk mengerjakan banyak hal,” katanya.
