Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak masalah jika utang pemerintah digunakan untuk kepentingan yang produktif. Apalagi pemerintah memastikan mampu membayar utang apabila menarik utang lagi. Jadi utang harus mendongkrak ekonomi nasional.
“Saya kira yang paling penting utang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return kepada negara sehingga negara bisa membayarnya, dengan juga ada kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun periode ke periode, saya kira yang penting itu,” jelas Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Banten, Senin (8/1/2024).
Demikian juga soal rasio utang pemerintah, Jokowi menilai semuanya masih aman. Menurut mantan Gubernur DKI ini, di UU No 1/2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan rasio utang Indonesia bisa mencapai maksimal 60% terhadap PDB. Sejauh ini, rasio utang Indonesia masih jauh di bawah ambang batas tersebut.
“Ya kalau kita, kita ini di pemerintahan dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada Undang-undang. Undang-undang kan memperbolehkan sampai maksimal 60%. Kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40% kan,” tegas Jokowi.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada awal Desember 2023 lalu mengungkapkanposisi utang Indonesia hingga akhir November 2023 mencapai Rp8.041,01 triliun. Angka ini naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar Rp7.950,52 triliun.
Kementerian ini juga memastikan rasio ini masih jauh dari ketetapan UU Nomor 1 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan rasio utang pemerintah adalah maksimal 60% dari PDB.
Selain itu, rasio ini juga masih di bawah target yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah periode 2023-2026 di kisaran 40%.
Dalam rinciannya, utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp7.124,9 triliun meliputi domestik Rp5.725,25 triliun sebagai porsi terbesar dan sisanya adalah valuta asing (valas) Rp1.372,7 triliun. Selain SBN, ada pinjaman Rp916,03 triliun dengan porsi terbesar dari luar negeri Rp886 triliun.
Jokowi sejak menjabat jadi presiden bulan Oktober 2014 lalu hingga 2023, telah mendorong anggaran negara untuk membiayai proyek infrastruktur sebesar Rp 2.778 triliun. Salah satu yang paling banyak dibangun dengan dukungan APBN adalah proyek tol.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pernah mengungkapkan di 2014 jalan tol yang beroperasi 802 km. Sedangkan di tahun 2022 jumlahnya bertambah menjadi 2.687 km. Artinya ada tambahan panjang tol 1.885 km.
Namun bukan hanya tol, jumlah panjang jalan umum juga bertambah dari 517,75 ribu km di 2014 menjadi 549,16 ribu km di 2022. Selain tol dan jalan umum, ada sejumlah infrastruktur lain yang getol dibangun Jokowi. Misalnya pembangkit listrik dari 53 GW di 2014 menjadi 81,20 GW di 2022, bendungan dari kapasitas 6,39 miliar M3 di 2014 menjadi 16,96 miliar M3 di 2022.
