Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkapkan niat ambisius di balik proyek “Roro Jonggrang” membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Baginya, Kota Jakarta sebagai ibukota sudah sarat masalah sehingga harus diboyong ke IKN non jauh di tengah hutan Kalimantan Timur.
“Beban Jakarta itu sudah sangat terlalu padat sekali. Sebagai kota pendidikan, sebagai kota pariwisata, sebagai kota bisnis, sebagai kota ekonomi, kota pemerintahan, macet semua sekarang kita dimana-mana,” ucap Jokowi seperti dikutip saat acara peluncuran Indonesia Emas 2045 di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).
Dalam pandangan Jokowi, harus ada pengurangan beban yang selama ini dipikul Kota Jakarta. “Beban harus dikurangi, pemerataan harus dilakukan. Tidak dalam jangka setahun sampai lima tahun mendatang, tapi juga melihat visi yang jauh ke depan,” ujarnya.
Presiden Jokowi juga mengutarakan, apalagi saat ini penduduk Indonesia sudah terlalu banyak bermukim di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur agar terjadi pemerataan.
“IKN Nusantara, banyak yang bertanya itu apa sih Pak? Perlu saya sampaikan 56% penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa, dan yang terpadat itu di Jakarta. 56% di Pulau Jawa berarti 149 juta dari 17 ribu pulau itu 149 juta ada di Jawa, itu perlu pemerataan,” tegasnya.
Proyek IKN Nusantara banyak yang mengaitkan dengan kisah Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang dalam legenda Candi Prambanan di Yogyakarta. Kala itu, Bondowoso harus membangun 1.000 candi dalam semalam sebagai syarat mempersunting Roro Jonggrang. Akhirnya cerita, tekad bulat Bondowoso gagal memenuhi permintaan Roro Jonggrang.
Publik menyamakan proyek tersebut karena target pemerintah akan melakukan Upacara 17 Agustus 2023 mendatang di lokasi proyek IKN Nusantara. Target tersebut diragukan karena realisasi proyek tersebut saat ini masih di bawah 50 persen.
Jadi masih banyak kekurangan untuk memindahkan rombongan ASN ke IKN Nusantara. Target yang mulai jelas, boyongan ASN mulai dilakukan pada 2024 yang mencapai 17 ribu ASN termasuk TNI dan Polri.
Demikian juga dengan investor yang tertarik, saat ini para pelaku bisnis masih menuggu hasil Pilpres 2024. Karena menunggu situasi politik jelas dan stabil dengan pergantian rezim.
Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid menilai saat ini sejumlah investor masih menahan investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Pertimbangan ini karena adanya ketidakpastian di tahun politik.
Walaupun hingga Mei 2023, pemerintah telah menerima lebih dari 220 letter of intent (LoI) dari dunia usaha swasta dalam negeri dan luar negeri yang menyatakan siap berinvestasi di ibu kota baru.
