Tiap tahun, pemerintahan Jokowi harus mengeluarkan dana super jumbo untuk melunasi utang yang menggunung hingga Rp7.879,07 triliun. Disebut angkanya mencapai Rp1.000 triliun per tahun sampai lunas. Entah kapan lunasnya karena tiap tahun nambah.
Saat ditanyakan kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, tak ada jawaban tegas. Kalau sudah begitu, publik sah-sah saja menganggap angka Rp1.000 triliun/tahun, itu benar. “Utang itu kan ada jangka waktunya. Pasti untuk utang yang tempo, pembayarannya sudah ada dalam APBN. Tentunya sudah masuk dalam strategi pembiayaan tiap tahun. Semuanya kita lakukan,” terang Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Selanjutnya, Sri Mulyani melakukan langkah klasik yakni berlindung di balik UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam beleid ini, utang pemerintah tak boleh lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
Terkesan kuat, Sri Mulyani meremehkan utang pemerintah yang mencapai Rp7.879,07 triliun. Karena, ya itu tadi. Utang pemerintah jauh dari ambang batas yakni 39,17 persen dari PDB. “Yang paling penting prinsipnya, yang jatuh tempo bisa dibayar,” imbuhnya.
Tak sedang bercanda, mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyebutkan dana sebesar Rp1.000 triliun digelontorkan pemerintah saat ini, untuk melunasi utang. Celakanya, dana super jumbo itu dikeluarkan tiap tahun.
“Setahun bayar utang dan bunga sampai seribu triliun. Ini terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka,” kata JK yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu, dalam Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (21/5/2023).
Sebagai mantan wapres dua kali, era SBY dan Joko Widodo, dia sangat paham bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik. Memang benar, porsi utang saat ini masih sesuai dengan aturan (UU Keuangan Negara).
Namun, Daeng Ucu, sapaan akrab Jusuf Kalla ingin mengingatkan masa depan negara, termasuk generasi mudanya. Utang besar akan membuat pening presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024. “Sudah waktunya pemerintah rem. Kalau tidak, akan menjadi persoalan besar untuk pemerintahan yang akan datang. Termasuk generasi mudanya,” papar JK.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, menyebut, utang mudah dilakukan yang sulit itu mengembalikannya. Ke depan, diperlukan presiden yang punya visi ekonomi yang mumpuni.
“Kita diwariskan untuk membayar utang, tapi pahlawan (presiden) yang sebenarnya adalah yang menyelesaikan persoalan. Pemberani yang sebenarnya adalah yang berani untuk tampil menyelesaikan persoalan bangsa ke depan,” kata JK.
Kalau benar perhitungan JK, sayang betul dana Rp1.000 triliun hanya untuk bayar utang. Dana sebesar itu, 2 kali anggaran bantuan sosial (bansos) 2023 yang mencapai Rp470 triliun. Dan, hampir 3 kali subsidi dan kompensasi BBM 2023 sebesar 340 triliun.
Iwan Purwantono
