Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengatakan pihaknya sudah memperhitungkan penyesuaian jadwal Pilkada Serentak 2024 yang saat ini masih dibahas oleh pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, hal ini juga sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Pemilu.
“Rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara rasional itu paling lama 35 hari ke depan setelah 14 Februari, itu jatuhnya kira-kira 20 Maret (2024),” kata Hasyim saat ditemui di Kantor KPU di Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2023).
Dengan begitu, Hasyim menyebutkan bahwa per tanggal 20 Maret 2024 partai politik sudah dapat menerima hasil perhitungan resminya mengenai jumlah anggota yang berkesempatan duduk di kursi legislatif.
Dengan demikian, ujar dia, hal tersebut dapat menjadi evaluasi bagi setiap partai politik dalam memajukan kadernya di pilkada serentak. “Karena itu akan dijadikan bekal untuk pencalonan dalam pilkada,” kata Hasyim.
Selanjutnya, jika Pilkada Serentak 2024 benar dilakukan penyesuaian, Hasyim menyebut bahwa dalam waktu tiga bulan cukup untuk menyelesaikan sengketa pemilihan legislatif.
“Jadi masih memenuhi dari segi waktu tentang partai apa, dapat suara atau dapat kursi berapa untuk syarat pencalonan dalam pilkada,” jelasnya.
Lebih lanjut, hal ini ia rencanakan sebagai buah dari pembelajarannya di pemilu sebelumnya. Hasyim mengaku bahwa di Pemilu 2019 sengketa yang terjadi lebih didominasi antarcalon ketimbang pergesekan antarpartai politik.
“Sehingga kurang lebih kepastian tentang partai apa dapat suara atau dapat kursi berapa, di DPRD mana sudah hampir dapat diketahui pada bulan Maret nanti,” ujarnya, menjelaskan.
Caleg Pengganti
Hasyim Asy’ari mengaku bahwa pihaknya belum ada komunikasi dengan seluruh partai politik terkait dengan penggantian bakal calon anggota legislatif (caleg) yang dicabut atau ditukar. Menurutnya, hal tersebut akan dilakukan di waktu yang telah ditetapkan.
“Belum ada (komunikasi). Nanti ada masanya yang namanya pencermatan daftar calon tetap,” kata Hasyim.
Hasyim menjelaskan bahwa sebagai pihak penyelenggara pemilu, KPU nantinya akan menjadwalkan komunikasi dengan masing-masing partai. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan berbagai hal yang menjadi masalah serta persiapan menuju Pemilu Serentak 2024.
“Demikian juga tentang apakah ada caleg yang akan ditarik atau diganti,” ujarnya.
Selain itu, Hasyim juga memastikan bahwa bagi bakal caleg pengganti akan mengikuti tahapan seleksi yang sama dari sebelumnya. Proses ini dilakukan sehingga mereka yang berhasil lolos sebagai peserta Pemilu 2024 memiliki kualifikasi.
“Ya orang yang akan masuk baru yang akan jadi pengganti juga harus dilakukan verifikasi karena harus memenuhi syarat,” ucapnya.
