Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo setuju dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, operasi penangkapan semacam itu dapat memunculkan efek jera bagi penyelenggara negara yang korupsi.
“Maka OTT harus dilakukan. Kalau nggak, nggak ada deterrent effect (efek jera),” kata Ganjar kepada awak media di Gedung Merah Putih, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024) malam.
Sebelumnya awak media menanyakan kepada Ganjar tentang operasi senyap KPK yang dikritik penyelenggara negara karena terlalu fokus upaya penindakan daripada pencegahan.
Ganjar menjelaskan, upaya pencegahan tidak kalah penting. Contohnya pendidikan korupsi dari sejak dini kepada penyelenggara negara.
“Pencegahan, maka saya katakan tadi. Pendidikan antikorupsi, memberikan contoh, menghukum sendiri diantara kita dulu,” tuturnya.
Diketahui, pernyataan mengkritisi OTT KPK pernah diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Luhut menilai upaya pencegahan lembaga anti rasuah berhasil apabila jumlah OTT sedikit.
“Kalau tidak ada OTT, malah lebih baik. Itu berarti upaya pencegahannya lebih efektif,” kata Luhut di KPK, Selasa (18/7/2023).
Dia juga merasa heran penindakan korupsi di Indonesia masih dipamerkan dengan banyaknya kegiatan OTT.
“Seharusnya kita tidak perlu terlalu sering melakukan OTT. Apa kita bangga melihat OTT-OTT seperti itu? OTT dengan jumlah Rp50 juta, Rp100 juta. Kita tidak pernah menghitung berapa jumlah uang yang mereka selamatkan dalam triliunan-triliunan,” kata Luhut.
Setelah itu, Luhut kembali mengemukakan ketidaksukaannya terhadap OTT pada September 2023.
“Saya bukan enggak setuju OTT, untuk apa OTT kalau bisa kita cegah OTT,” kata Luhut di Jakarta, Jumat (29/9/2024).
Sebagai informasi, dalam laporan kinerja KPK selama tahun 2023, KPK melakukan delapan kali OTT, berikut kasusnya;
Delapan kali OTT itu dijelaskan sebagai berikut:
1. Manipulasi dan suap pemeriksaan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau
2. Suap proyek jalur KA di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa-sumatera
3. Suap pengadaan digital Bandung smart city
4. Suap pengadaan barang dan jasa Basarnas
5. Suap pemeriksaan BPK Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya
6. Pemberian hadiah atau janji pengurus perkara Kejari Bondowoso
7. Suap proyek pengadaan jalan di wilayah Kalimantan Timur
8. Pemberian hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa Provinsi Maluku Utara
