Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa partainya teguh pendirian dalam menjaga norma konstitusi terkait pengusungan capres-cawapres.
“Titik tekannya bukan sekedar pada letter lux aturan, apalagi utak-atik aturan, lebih dari itu, perlunya soal kematangannya dalam kepemimpinan. Sebab ada tanggungjawab, sekaligus resiko yang besar pada pundak pemimpin nasional,” tegas Said salam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (16/10/2023).
Oleh karena itu, PDIP mengusung sosok Ganjar Pranowo yang dinilai telah melewati jalan politik yang benar melalui kaderisasi partai.
“Tidak ada jalan instan bagi setiap kader PDIP dalam menugaskannya pada jabatan-jabatan politik. Semua dijalani dari bawah. Jalan berliku itu juga yang ditempuh oleh Ibu Mega, Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar Pranowo, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini,” ujarnya.
Berproses dari bawah baginya adalah jalan untuk menggembleng setiap kader mendapati pengalaman politik yang panjang. Pengalaman panjang itulah yang menjadi “ilmu kehidupan” untuk mematangkan setiap kader, untuk “bisa selesai atas dirinya sendiri”.
“PDIP tidak mengenal penugasan instan dan kilat dalam jabatan jabatan politik. Sebab, yang di pertaruhkan adalah keselamatan rakyat. Jika tetap memaksakan jalur kilat, PDIP tidak menyediakan perangkonya,” imbuh dia.
Selain itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini pun mengibaratkan sosok calon pemimpin nasional bak manusia setengah dewa, karena kewenangan dan kekuasaan yang besar, namun tetap bergantung pada harapan rakyat.
“Karena itu, titik awal keberangkatannya harus bersih dari seluruh beban etis dan asas kepatutan, apalagi terlibat dalam utak-atik konstitusi demi kursi kekuasaan,” jelasnya.
Ia juga menyinggung sosok Megawati saja tidak pernah memberi karpet merah bagi anak-anaknya ketika terjun ke dunia politik. Sehingga jika ada kadernya yang memilih jalannya sendiri, karena tergiur oleh kekuasaan, maka PDIP hanya akan menghormati hal tersebut.
“PDIP tidak akan menghitung jasa, karena setiap kader sesungguhnya sudah di asah jiwa pengorbanan sejak ia menjalani kaderisasi pratama, madya hingga utama,” ujar Said.
PDIP, lanjut dia, senantiasa memperjuangkan kekuasaan bersama rakyat, dengan mengedepankan bahu-membahu, gotong-royong, serta merebut kekuasaan melalui jalan elektoral.
“Apakah kekuasaan digunakannya untuk membesarkan partai, menjalankan cita cita, ideologi dan garis perjuangan partai? Melayani rakyat? Ataukah digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya? Dan kekuasaan seringkali membuat beberapa kader lupa diri. Kami mengajak setiap kader untuk selalu mawas diri, jangan mabuk kekuasaan,” pungkasnya.
Putusan MK tentang batas minimal usia capres cawapers hari ini, digadang-gadang akan menjadi penentu langkah Wali Kota Solo yang juga putera Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).
Gibran digadang-gadang akan mendampingi Prabowo Subianto yang telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pilpres 2024 nanti.
