Jakarta Butuh Figur Pj Gubernur yang Netral, Bukan Titipan Istana

DKI Jakarta memerlukan figur Penjabat (Pj) Gubernur yang netral atau tidak terpolarisasi dalam kubu-kubuan. Isu yang beredar di tengah masyarakat menyebut, dua kandidat yang diusulkan DPRD DKI Jakarta, relatif tidak bebas nilai. Dua kandidat itu terkesan menempel dengan anggapan “titipan istana” dan “orangnya Anies Baswedan”.

Padahal Jakarta membutuhkan figur yang mampu mengharmonisasikan kepentingan pemerintahan pusat dan daerah, serta  mampu berdiri dengan dua kaki di posisi yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan kebangsaan.

Anggota DPD RI asal DKI Jakarta Jimly Assiddiqie dan peneliti senior BRIN Siti Zuhro menilai, figur yang tepat untuk menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta adalah Bahtiar yang kini menjabat Dirjen Polpum Kemendagri. Dia dianggap pas dan berpengalaman karena pernah menjabat Direktur Ormas Dirjen Polpum Kemendagri, Kapuspen Kemendagri, dan Pj Gubernur Kepulauan Riau.

“Tidak banyak pejabat tinggi madya yang memiliki kapasitas dan kualifikasi seperti itu, salah satunya pejabat tinggi madya di internal Kemendagri, ada Bahtiar yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum,” kata Jimly dalam keterangannya, 4 September 2022 lalu.

Figur Bahtiar juga dinilai tepat, karena selain sudah memiliki track record di pemerintahan, juga sudah terbukti secara faktual berpengalaman di lapangan dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak secara harmonis.

Peneliti senior BRIN Siti Zuhro memperkirakan, jika sosok Bahtiar yang nanti akan terpilih sebagai Pj Gubernur, wilayah Jakarta akan bisa lebih berkembang maju karena dipimpin oleh orang yang sudah memahami alur pemerintahan sebagai “bekal” mengelola DKI Jakarta bersama jajaran suprastruktur lainnya.

“Dengan pengalamannya, dia mampu mengharmonisasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta dapat menjalin komunikasi dengan berbagai pihak secara vertikal maupun horizontal,” kata Siti Zuhro.

Bahtiar dipandang tidak akan terperosok oleh politik kepentingan kubu-kubuan dan tidak memiliki beban sehingga lebih mudah melakukan komunikasi publik dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengharmonikan polarisasi di Jakarta sebagai barometer nasional .

Dia akan lebih berkemampuan mengelola DKI Jakarta tanpa harus terjebak dengan kepentingan sesaat seperti apa yang diserukan Forum Rektor (32 Rektor) di Yogyakarta belum lama ini.

Seperti diketahui, masa tugas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada 16 Oktober nanti. Tiga nama calon Pj Gubernur sudah diajukan masing-masing Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar, dan Sekda DKI Jakarta Amarullah Matali. Ketiga nama ini akan disampaikan kepada Presiden melalui Kemendagri untuk selanjutnya diproses di Tim Penilai Akhir.