Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Sumanto mengajak Penjabat (Pj) Gubernur Nana Sudjana bersinergi dengan legislatif dan pemerintah kabupaten/kota terutama di sektor pendidikan dan pertanian karena berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah ini.
Menurut Sumanto, posisi gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah sehingga perlu ada kolaborasi dengan DPRD dan pemerintah di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Saat ini, ujar dia, Pemprov dan DPRD Jateng sudah mulai menata struktur APBD. “Dengan instrumen APBD tersebut, Pj Gubernur Jateng bersama jajarannya bisa meneruskan pembangunan yang sudah berjalan di bawah kepemimpinan gubernur sebelumnya, Ganjar Pranowo. Ke depan harus lebih baik,” ujar Sumanto saat dihubungi di Semarang, Jumat (8/9/2023).
Sumantor mengatakan salah satu sektor yang perlu menjadi perhatian adalah pendidikan. “Pj Gubernur perlu melanjutkan program di sektor pendidikan. Salah satu program yang dipelopori Pemprov dengan dukungan DPRD Jateng adalah berdirinya tiga SMK Negeri Jateng yang merupakan “boarding school” untuk para siswa kurang mampu namun berprestasi,” ujar Sumanto.
Di sekolah tersebut, katanya, para siswa kurang mampu bersekolah secara gratis. Lulusannya banyak dinanti untuk bekerja di perusahaan-perusahaan ternama.
Keberadaan “boarding school” tersebut, ujar dia, bahkan mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi yang berencana menerapkan konsep “boarding school” secara nasional.
Sumanto mengatakan ke depan Pemprov bersama DPRD Jateng akan menambah jumlah “boarding school” di Jateng menjadi 15 sekolah.
Selain pendidikan, politisi asli Kabupaten Karanganyar itu menyoroti potensi besar Jateng di bidang pertanian. Menurutnya, Jawa Tengah sudah lama dikenal sebagai provinsi penyangga pangan nasional kedua setelah Jawa Timur. Bahkan pada tahun 2019 dan 2020 Jateng menjadi provinsi penghasil beras terbesar mengalahkan Jawa Timur.
“Kita menjadi penyangga pangan nasional kedua bukan karena apa. Karena sana (Jawa Timur) lebih luas lahannya,” kata dia.
Untuk itu, tutur dia, upaya mengembangkan potensi Jateng di bidang pertanian menjadi tugas bersama. Saat ini Komisi B DPRD Jateng membuat Perda tentang Penguatan dan Pengembangan Balai. Hal itu terkait Jateng yang menjadi lumbung pangan nasional.
Sektor pertanian, lanjutnya, perlu mendapatkan perhatian karena ke depannya pangan menjadi masalah serius. Bahkan saat ini mengimpor beras tak segampang dulu karena negara-negara pengekspor beras seperti Thailand, Vietnam, dan India menghitung cadangan pangan dalam negeri.
“Sekarang saja untuk impor beras harus masuk daftar tunggu sehingga harus terus diupayakan tentang kemandirian pangan ini,” paparnya.
Terkait keamanan dan stabilitas wilayah yang menjadi prioritas Nana Sudjana, ia menyebut kondisi Jateng tergolong kondusif. Namun, ia mewanti-wanti untuk terus waspada meski belum ada ancaman yang berarti di Jateng.
“Sejak Pemilu 1955 tidak terjadi apa-apa (di Jateng), tidak menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan, tetapi harus tetap diwaspadai,” katanya.
