Iran mengecam tindakan bias dan politis yang dilakukan komite Nobel, karena memberikan Hadiah Nobel Perdamaian kepada Narges Mohammadi, aktivis hak asasi manusia yang sedang dipenjara.
Mohammadi baru saja diumumkan memperoleh Nobel Perdamaian. Perempuan asal Iran berusia 51 tahun itu merupakan jurnalis dan aktivis yang menghabiskan sebagian besar waktunya dalam dua dekade terakhir dengan berbagai tuduhan termasuk menyebarkan propaganda melawan negara dan melakukan tindakan yang melanggar keamanan nasional.
Atas aktivitasnya itu, Mohammadi telah ditahan selama hampir dua tahun karena karyanya yang mempromosikan hak-hak perempuan dan anak perempuan di Iran.
“Kami mencatat bahwa Komite Nobel Perdamaian memberikan Hadiah Perdamaian kepada seseorang yang dihukum karena pelanggaran hukum dan tindakan kriminal berulang kali,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanani dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir The New Arab, Sabtu (7/10/2023).
“Kami mengutuk tindakan bias dan politis ini,” tambahnya.
Kanani juga mengecam Komite Nobel karena membuat ‘klaim palsu’, yang menurutnya merupakan indikasi pendekatan beberapa pemerintah Eropa yang memalsukan informasi dan menghasilkan narasi yang membingungkan dan menyimpang tentang perkembangan internal di Iran.
Dia mengatakan keputusan untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Mohammadi adalah penyimpangan yang mengecewakan dari tujuan awal Nobel Perdamaian.
Saat pengumuman pada Jumat (6/10/2023), Ketua Komite Nobel Berit Reiss-Andersen memuji Narges Mohammadi atas perjuangan yang berani dan menyerukan pembebasan perempuan tersebut.
Mohammadi, yang dipenjara sejak November 2021, telah menyatakan dukungannya terhadap gerakan protes yang mengguncang Iran setelah kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi pada 16 September 2022.
Amini adalah seorang warga Kurdi Iran berusia 22 tahun, yang ditangkap karena diduga melanggar aturan berpakaian ketat bagi perempuan di negara republik Islam tersebut.
Kematian Amini memicu demonstrasi selama berbulan-bulan yang oleh pihak berwenang di Iran disebut sebagai ‘kerusuhan yang dipicu oleh pemerintah asing’.
