Para investor akan lebih cepat mendapatkan kepastian serta gambaran arah kebijakan ekonomi dari para capres dan cawapres di pilpres 2024 mendatang. Ini berbeda dengan pilpres di periode sebelumnya.
Penyebabnya karena pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang singkat yakni dari 19 sampai dengan 25 Oktober 2023.
Menurut analisa Bank DBS, dengan adanya keputusan KPU untuk percepat pendaftaran capres dan cawapres, mungkin itu bagus dan akan lebih memberikan gambaran buat investor bagaimana calon-calon presiden untuk 2024.
“Dan mungkin juga lebih cepat juga kepastiannya ya, investor mungkin bisa mendapat gambaran juga kira-kira arah programnya nanti bagaimana,” kata Maynard dalam Group Interview Bersama Ekonom Bank DBS di Jakarta, Senin (2/10/2023).
Sebelumnya, Komisi II DPR RI bersama dengan Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI telah menyetujui opsi mengenai jadwal pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pemilu 2024 pada 19-25 Oktober 2023.
Maynard menjelaskan, selama periode tersebut, selalu terdapat pola perlambatan arus investasi. Ini wajar dengan sikap para investor yang cenderung menunggu. Para investor menunggu program-program kerja serta arah kebijakan terkait investasi yang bakal diusung masing-masing capres.
Namun, ia memprediksi hingga akhir tahun 2023 ini, masih ada potensi bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Walaupun ketika telah memasuki tahun 2024, besar kemungkinan terjadi perlambatan mengingat para investor yang mulai menunggu hasil pemilu.
“Menurut kami sampai akhir tahun mungkin masih ada potensi dari investor asing untuk masuk lagi ke Indonesia, tetapi mungkin memasuki awal 2024 kita melihat ada kemungkinan bahwa investasi akan slow down, juga mengingat mereka akan menunggu hasil pemilu itu sendiri,” ujar Maynard.
Uang Beredar Bertambah
Pada kesempatan yang sama, Economist DBS Bank, Radhika Rao menilai terlepas dari adanya kemungkinan perlambatan investasi, periode pemilu selalu ditandai dengan peningkatan terhadap sektor konsumsi dalam negeri serta peredaran uang.
Memasuki kuartal pemilu, ia menyebutkan konsumsi dalam negeri dan jumlah uang yang beredar akan lebih tinggi dikarenakan untuk belanja kampanye.
Kemudian setelah melewati periode pemilu, pola konsumsi akan kembali ke tren sebelumnya, dengan laju investasi yang cenderung meningkat sesuai dengan arah kebijakan pemerintahan yang baru.
“Mungkin di kuartal IV ini juga bisa membantu sedikit di segmen konsumsi, paling tidak bisa membantu ketika ada pelemahan di segmen konsumsi dengan ada kampanye, serta juga mungkin dana pemilu yang harus dikeluarkan oleh pemerintah yang bisa mempunyai efek domino ke perekonomian,” jelas Radhika.
Anggaran Pemilu Rp70,6 Triliun
Adapun Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya telah menggelontorkan anggaran pemilu dari 2022-2024 sebesar Rp70,6 triliun.
Anggaran tersebut diberikan secara bertahap, pada tahun 2022 tercatat anggaran pemilu sebesar Rp3,1 triliun, pada 2023 sebesar Rp30 triliun, serta pada 2024 sebesar Rp37,4 triliun.
Bendahara Negara tersebut merincikan, realisasi anggaran pemilu tahun ini sampai dengan 19 September tercatat mencapai Rp14 triliun atau 30 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp46,7 triliun.
Realisasi melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tercatat sebesar Rp12,6 triliun dari pagu awal sebesar Rp23,8 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembentukan Badan Adhoc, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pengawasan penyelenggaraan pemilu.
