Penyelenggaraan kegiatan yang mengatasnamakan Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di Pekanbaru, Riau pada 9-11 Desember 2022, tidak dapat disebut sebagai musyawarah nasional atau munas.
Pasalnya, munas sebagai wadah pengambilan keputusan tertinggi organisasi sekaligus sebagai hajatan nasional setiap lima tahun merupakan ajang silaturahmi kader SOKSI se-Indonesia. Ajang tersebut dihadiri oleh ketua umum Partai Golkar dan tokoh-tokoh penting partai yang dilaksanakan secara khidmat dan gegap gempita.
“Apa yang terjadi pada Munas XI SOKSI Riau adalah kebalikan, minimnya peserta diyakini tidak adanya keterwakilan Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) masing-masing provinsi, absennya ketua umum Partai Golkar pada acara tersebut sinyal pasti, menandakan bahwa DPP Partai Golkar tidak memiliki respek sama sekali kepada gerombolan tersebut,” jelas Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI, Mahadi Nasution, dalam keterangan di Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Menurut dia, sudah pasti ada kriteria tertentu sebuah pertemuan organisasi dapat disebut munas. Minimnya peserta dipastikan tidak adanya keterwakilan masing-masing Depidar SOKSI.
Selain itu, ketum Partai Golkar dan gubernur yang merupakan Ketua DPD I Golkar Provinsi Riau juga absen dalam acara tersebut. “Jadi tidak layak disebut munas, hanya kongkow bareng. Mungkin mereka nobar Piala Dunia,” kata Mahadi.
“Kami kader SOKSI Se-Indonesia menyebut mereka ini amuba, berkembang biak dengan memisahkan diri dari inangnya tapi menjadi sebuah penyakit. Layaknya penyakit memang harus disembuhkan, disadarkan agar kembali ke jalan yang benar. Jadi kami ingatkan untuk segera sadar diri, jangan terlalu memaksakan dengan segala keterbatasan yang dimiliki,” papar dia.
Selain itu, dia menilai, manuver pemberitaan oleh Anshari Wiriasaputra dengan judul “Kami Peringatkan Misbakhun dkk Jangan Pengecut dan Ganggu SOKSI” merupakan narasi yang tidak bermutu walau menampilkan beberapa data tanggal yang merupakan sourcing keabsahan suatu pemberitaan namun merupakan data palsu.
“Saya melihat foto Anshari pada berita tersebut, jadi salfok dengan baliho mereka terpampang foto Pahlawan Nasional Jenderal Ahmad Yani dengan keterangan di bawahnya pendiri utama SOKSI. Dari sekian banyak literatur SOKSI yang saya baca tidak (ada) yang namanya pendiri utama, yang ada hanya Bapak Pendiri SOKSI Prof Dr Suhardiman. Upaya pengaburan fakta sejarah SOKSI memang kerap dilakukan oleh gerombolan ini,” jelas Mahadi.
Dia menambahkan bahwa DPP Partai Golkar akan segara mengambil tindakan atas kekisruhan internal SOKSI yang sudah masuk konsumsi publik ini. Sebab, pelaksanaan pertemuan yang diklaim sebagai Munas SOKSI XI Riau merupakan tamparan terhadap wajah Golkar.
“Publik atau partai lain akan melihat ada disharmoni internal Golkar. Golkar sebagai partai modern dan go public sudah seharusnya mengamputasi sumber penyakit ini,” imbuh Mahadi menegaskan.
