Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati yang akrab disapa Ninis, menyatakan, kondisi penyelenggara pemilu yang menimbulkan banyak persoalan, membuat ragu akan pelaksanaan Pilkada serentak pada November mendatang.
“Kalau kemudian apa yang perlu kita sikapi di situasi hari ini, pertama saya melihat bahwa setelah menyelenggarakan proses pemilu 2024, mereka akan menpersiapkan pilkada 2024 yang akan diselenggarakan November 2024,” kata Ninis secara virtual dalam Konferensi Pers Laporan Pemantauan Kedua Jaga Pemilu, Senin (1/4/2024).
“Nah ini menjadi pertanyaan, apakah penyelenggara pemilu hari ini, masih layak untuk bisa menyelenggarakan pilkada 2024 dengan segala permasalahan-permasalahan,” sambungnya.
Berbagai permasalahan yang ia soroti, yakni sanksi etik yang dijatuhkan terhadap KPU, bahkan peringatakan keras sudah diberikan hingga empat kali. Kemudian masalah profesionalitas dan independensi para penyelenggara pemilu.
Sementara itu, ia menyatakan jika melihat situasi ini, pada persidangan MK juga mengangkat persoalan penyelenggara dan penyelenggaraan pemilunya, termasuk mempersoalkan tahapan awal pemilu.
“Ada yang kemarin memaparkan dari proses verifikasinya, semua dipertanyakan sejak tahapan awal penyelenggaraan itu. Ini yang seharusnya bisa menjadi pertimbangan dari MK dalam nantinya, memutuskan PHPU di MK yang sekarang sedang berjalan,” tegasnya.
Ia berharap MK tak hanya melihat dari hasil pilpres berupa angka semata. “Jadi kalau dikaitkan dengan persidangan di MK kan sekarang banyak yang mengatakan, MK hanya akan melihat hasil angka-angka, tapi kalau dikaitkan dengan konsep keadilan pemilu itu sebetulnya bagaimana memulihkan hak warga negara,” tandasnya.
