Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengaku belum mendapatkan informasi terkait permohonan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang menginginkan dirinya hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Belum ada undangan,” kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (29/3/2024).
Lebih lanjut, Airlangga belum bisa menyampaikan kesiapannya untuk hadir karena belum mendapatkan undangan resmi dari MK.
“Ya kita tunggu saja. Kita lihat saja, kan belum ada undangan,” jelas Ketua Umum Partai Golkar itu.
Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo mengatakan pihaknya akan berhati-hati dalam memenuhi permintaan dari kubu pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Permintaan itu untuk menghadirkan sejumlah menteri dalam sidang perkara sengketa hasil Pilpres 2024 di MK sebagai saksi.
Suhartoyo menegaskan MK harus menjaga netralitasnya karena sengketa hasil pemilu merupakan perkara interpares atau para pihak.
Adapun menteri yang diminta untuk hadir adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko PMK Muhajir Effendy.
“Nanti kami pertimbangkan semua itu. Harus dicermati ini perkara interpartes, adversarial, ketika Mahkamah bantu memanggil nanti ada irisan-irisan dengan keberpihakan. Jadi, harus hati-hati,” kata Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024).
