Indonesia Tidak Akan Setujui Kuota Baru Penambangan Nikel 2023
Ilustrasi penambangan bijih nikel. [foto: unsplash]
Pemerintah Indonesia disebut tidak akan menyetujui tambahan kuota rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) untuk penambangan nikel hingga akhir 2023. Hal itu sebagaimana tercantum dalam riset Stockbit yang rilis 20 September 2023.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menyebut jika langkah ini menyusul penundaan tambahan kuota RKAB penambangan nikel yang terjadi baru-baru ini, seiring investigasi pertambangan ilegal di Blok Mandiodo.
“Sistem permohonan kuota pertambangan baru akan tersedia bagi penambang nikel mulai Oktober dan permohonan dapat diajukan mulai November. Pemerintah kemudian akan mulai memproses kuota untuk tahun 2024,” kata Septian kepada Reuters di sela-sela konferensi bahan baku baterai Fastmarkets di Amsterdam, Belanda, Selasa (19/9/2023).
Ia mengakui bahwa beberapa pabrik nikel di Indonesia telah membatasi dan bahkan menghentikan produksi karena kekurangan bijih nikel. Grup perbankan investasi dan jasa keuangan diversifikasi global, Macquarie, mencatat bahwa Indonesia mengekspor 450 ribu ton nikel pada Q2 2023, setara 53 persen dari pasokan global.
Reuters melaporkan bahwa harga bijih nikel di Indonesia telah melonjak dalam beberapa minggu terakhir seiring penundaan kuota penambangan.
Pada Agustus lalu, Reuters juga melaporkan sejumlah pabrik nikel di Indonesia telah melakukan impor dari Filipina untuk mengantisipasi penundaan tambahan kuota lebih lanjut.
Sementara itu, Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan bahwa smelter yang mengimpor bijih nikel dari Filipina merupakan pelanggan dari tambang Blok Mandiodo yang saat ini operasionalnya sedang dihentikan sementara.
Kejaksaan Agung tengah menyelidiki seorang mantan pejabat senior pertambangan, dengan tuduhan pelonggaran proses persetujuan kuota yang mengakibatkan kegiatan ilegal yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp5,7 triliun.
Berdasarkan RKAB, pihak berwenang Indonesia mengalokasikan kuota produksi dan penjualan ke setiap penambang setiap tahun, yang dapat direvisi bila mereka membutuhkan lebih banyak.
Pemerintah Indonesia pada Mei lalu mengumumkan rencana untuk meluncurkan indeks harga nikel pada akhir tahun 2023 untuk menghindari volatilitas pasar terkait dengan patokan harga London Metal Exchange, yang harus diterapkan sebelum menerapkan pungutan ekspor pada produk nikel.
Topik
Komentar
BERITA TERKAIT
