Gencarnya Presiden Jokowi membangun infrastruktur sejak periode pertama, gagal menurunkan biaya logistik. Ditandai anjloknya Logistic Performance Index (LPI) Indonesia pada 2023 menjadi 63. Pada 2018 masih di posisi 46.
“Artinya banyak infrastruktur yang mubazir di Indonesia selama 9 tahun terakhir. Ini pelajaran penting, semoga bisa dipahami oleh pemerintah,” kata Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) kepada Inilah.com, Jakarta, Rabu (26/7/2023).
Pernyataan Bhima ini terkait World Bank yang menurunkan indeks kinerja logistik atau Logistic Performance Index (LPI) Indonesia pada 2023, sebanyak 17 level dibanding 2018, dari 139 negara.
Selanjutnya Bhima menyebut tiga poin penting yang harus menjadi introspeksi pemerintah saat ini. Pertama, banyak infrastruktur yang dibangun era Jokowi, berbiaya sangat mahal namun perencanannya kurang matang.
Celakanya lagi, uji kelayakan dilakukan tergesa-gesa bahkan terkesan dipaksakan. Atau asal jadi. “Sehingga apa yang terjadi? Tujuan besar pemerintah membangun infrastruktur untuk menurunkan biaya logistik, mengerem laju inflasi serta membangun konektivitas antar daerah, tidak maksimal.
“Karena itu tadi, perencanannya tidak matang. Seharusnya dilakukan hati-hati, menimbang dari berbagai sisi. Termasuk kebutuhan dari pelaku usaha atau pelaku ekonomi di sekitar infrastruktur yang dibangun,” imbuhnya.
Kedua, kata Bhima, integrasi antar infrastruktur, seolah-olah tak terpikirkan pemerintah. Sebut saja, Bandara Kertajati, dibangun dengan anggaran Rp2,5 triliun, menjadi mubazir. Awalnya untuk penumpang, karena sepi dialihkan menjadi bandara logistik. Namun tetap saja sepi. Alhasil, biaya logistik tetap tinggi.
Selama berkuasa, Jokowi membangun jalan tol sepanjang hampir 1.500 kilometer. Termasuk yang fenomenal yakni tol Trans Jawa dan Trans Sumatra. Sayangnya, tidak juga bisa menurunkan biaya logistik.
“Banyak jalan tol yang tingkat utilitas atau pemanfaatannya masih rendah. Karena, tidak banyak dimanfaatkan untuk angkutan logistik. Angkutan logistik lebih banyak memanfaatkan jalan arteri. Sehingga biaya logistik tetap tinggi, lebih mahal yang berdampak kepada anjloknya skor logistik kita,” kata Bhima.
Terakhir, lanjut Bhima, Presiden Jokowi juga gencar membangun pelabuhan di sejumlah daerah. Sayangnya, kualitas layanan di pelabuhan justru terjun bebas. “Kalau kita baca indeks logisitik yang dikeluarkan Bank Dunia, ada beberapa standar pelayanan di pelabuhan, bea cukai, performanya masih buruk. Ini juga harus menjadi catatan pemerintah,” pungkas Bhima.
Tahun ini, Singapura mendapat kabar baik dari Bank Dunia karena peringkat logistiknya melejit di posisi pertama dengan skor 4,3. Diikuti Finlandia (4,2), Denmark (4,1), dan Jerman (4,1).
Sedangkan pada 2018, peringkat pertama adalah Jerman dengan skor 4,2. Dan, Singapura berada di posisi 7 dengan skor 4,0.
Di kalangan negara anggota ASEAN, Malaysia berada di peringkat 31, diikuti Thailand 37, Philippines 47, Vietnam 50, Indonesia yanya menag dari Kamboja (116) dan Laos (82). LPI 2023 ini tidak mencakup Brunei dan Myanmar yang pada 2018 berada di peringkat 80 dan 137.
Ada 3 negara yang mengalami kenaikan peringkat cukup signifikan, yakni Singapura naik 6 peringkat, Filipina 13 peringkat dan Malaysia 10 peringkat.
Iwan Purwantono
