Bangsa China tak hanya unggul di seni bela diri, yakni kungfu. Namun cerdik dalam berburu untung dari kelemahan suatu negara. Dipasangnya perangkap utang melalui proyek-proyek mercusuar.
Di Indonesia, perangkap itu masuk lewat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang sejak awal sarat masalah. Proyek kereta cepat yang study kelayakannya, dibuat super kilat. Tak perlu perhitungan cermat. Yang penting itu tadi, cepat.
“Di proyek kereta cepat, China melihat pemerintah kita lemah. China tahu, pemerintah maunya buru-buru. Sehingga disodorilah proposal kereta yang lebih murah, namun ternyata mahal dibelakangnya. Dan, dibiayai dari utang China. Di situlah perangkap utang China masuk,” kata Muhammad Zulfikar Rakhmat, Direktur Studi China-Indonesia CELIOS (Center of Economics and Law Studies) kepada Inilah.com, Jakarta, Sabtu (12/8/2023).
Berdasarkan kajian CELIOS, jebakan utang China melalui proyek KJCB alias kereta cepat ‘made in’ China itu, punya ciri khas. Misalnya, masuk melalui skema kerja sama langsung ke pemerintah. Jadi sifatnya bukan bilateral lagi. Karena, utang bilateral, angkanya kecil.
Persis dengan perjalanan proyek kereta cepat yang semula digembar-gemborkan Presiden Jokowi, berskema business to business, alias murni bisnis. Dijamin tak melibatkan duit APBN.
Namun semuanya berbailk seratus delapan puluh derajat. Melalui Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 6 Oktober 2021, menghalalkan duit APBN masuk ke poryek ini.
Beleid itu menggantikan Perpres 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
“Kita harus memperhatikan proyek berskema B to B dengan pemain China, risikonya jauh lebih tinggi ketimbang utang bilateral. Di situlah yang disebut debt trap, atau jebakan utang mulai bermain,” terang Bhima Yudhistira, Direktur Eksektif CELIOS.
Ciri lainnya, pembengkakan biaya proyek atau cost overrun yang luar biasa. Saat masih proposal pada 2015, China menawarkan proyek kereta cepat berbiaya US$5,13 miliar. Atau setara Rp76,95 triliun dengan asumsi kurs Rp15.000/US$.
Dalam perjalanannya, anggaran itu bengkak menjadi US$6,07 miliar, atau setara Rp91,05 triliun. Ini bengkak pertama.
Kemudian bengkak lagi (kedua) menjadi US$8 miliar, setara Rp120 triliun.
Tak kira-kira, bengkaknya Rp43,05 triliun. Akan lebih berguna bila duit sebesar itu digunakan untuk menambah subsidi LPG 3 kilogram yang sempat langka beberapa waktu lalu. Atau dialokasikan untuk subsidi bahan pangan yang harganya terus menjulang, beberapa waktu ini.
Kembali ke proyek kereta cepat China itu, sebesar 75 persen dari total biaya berasal dari utang Bank Pembangunan China atau China Development Bank (CDB). Kira-kira utang Indonesia ke China sekitar Rp90 triliun.
Sedangkan bunga yang dipatok CBD sebesar 3,4 persen per tahun dengan tenor 30 tahun. Menko Maritim dan Investasi (Marves), Luhut Panjaitan pernah menawar bunga menjadi 2 persen bertenor 40 tahun, namun ditolak.
Pandangan agak ‘nakal’ disampaikan ekonom Indef, Rizal Taufikurahman bahwa ada kemungkinan pengelolaan kereta cepat Jakarta-Bandung diambil alih China jika Indonesia dinyatakan gagal bayar utang. Ceritanya sama dengan Sri Langka atau Uganda. Harus kehilangan pelabuhan atau bandara gara-gara utang.
“Setelah terjadi pembengkakan biaya, APBN guyur sekitar Rp17 triliun lewat penyertaan modal negara. Ini kelihatan tidak matang dari sisi perencanaan. Tiba-tiba harga pembebasan tanah jadi naik karena jalurnya masuk ke lahan produktif. Memang banyak yang aneh-aneh,” kata dia.
Dia pun mengkhawatirkan, Indonesia akan mengikuti jejak Sri Lanka. Kehilangan Pelabuhan Internasional Hambantota yang letaknya di sepanjang pantai selatan Samudra Hindia. Diambil alih China gara-gara tak kuat mengembalikan utang US$1,1 miliar. “Jangan sampai Indonesia seperti itu, investasi infrastruktur tidak menghasilkan,” ujarnya.
Namun, Menko Luhut buru-buru membantah Indonesia bakal masuk perangkap utang China melalui proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dia bilang, utang yang digelontorkan China merupakan investasi, lantaran diperuntukan untuk infrastruktur yang produktif.
“Itu adalah utang produktif. Ada yang bilang hidden debt. Itu yang bilang hidden debt saya text, kau datang kemari tunjukin hidden debt-nya di mana,” ucap Menko Luhut.
Dia menegaskan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah murni bisnis, karena dikerjakan BUMN. Meski diakui, ada dana APBN yang mengalir ke perusahaan negara yang mengerjakan mega proyek tersebut. “Wong saya yang nangani kok. Hidden debt kalau dibilang G to G, ini tidak ada. Itu B to B,” ungkap Luhut.
Kamboja Masuk Perangkap China
Wakil Bendahara Umum DPP Persatuan Pelajar Islam (PII), Furqan Raka mengingatkan pemerintah Indonesia untuk waspada dengan jebakan utang China. Saat ini, Kamboja sudah terkena.
Pada 2021, utang Kamboja ke China mencapai $9 miliar, setara Rp135 triliun (kurs Rp15.000/US$). Tahun 2022 bengkak menjadi Rp150triliun.
Lebih dari 40 persen, total utang Kamboja berasal dari China. Selain itu, China menjadi importir terbesar bagi Kamboja. Kontribusinya lebih dari 30% dari total impor Kamboja.
Sudah banyak ekonom dan analis di Kamboja memperingatkan tentang bahaya jebakan utang China. Termasuk tipu muslihat Beijing guna menciptakan ketergantungan jangka panjang suatu negara, terhadap China. Termasuk itu tadi, membiayai banyak proyek di Kamboja.
Furqan menyebut China cukup agresif untuk membangun pelabuhan di Kamboja. Diduga ada kaitannya dengan masalah Laut China Selatan yang diklaim sepihak oleh China.
“Ada informasi, sudah ada perjanjian rahasia antara Kamboja dan China terkait pembangunan pelabuhan Kamboja. Kalau sudah dibangun, kekuatan militer China bisa leluasa ke situ,” ungkapnya.
Dengan kata lain, Kamboja menjadi tempat transit bagi kapal angkatan laut (AL) China. Termasuk AL kedua (penjaga pantai Tiongkok), dan AL ketiga (milisi maritim). Terkesan kuat, China ingin menguasai kawasan Laut China Selatan.
Pada 2021, lembaga riset yang berbasis di Amerika Serikat (AS), AidData membeberkan kuatnya ambisi Cina untuk membuat jalur sutera baru. Atau dikenal sebagai Belt and Road Initiative (BRI).
Untuk memuluskan rencana ini, China jor-joran menggelontorkan utang tersembunyi (hidden debt) hingga mencapai US$385 miliar, setara Rp5.775 triliun (kurs Rp15.000/US$). Sedangkan jatah Indonesia mencapai US$17,28 miliar, atau setara Rp259,2 triliun. Utang tersebut digelontorkan China sepanjang 2000-2017. Nilainya setara 1,6 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto).
Namun asupan utang tersembunyi China kepada Indonesia, bukan yang terbesar. Masih ada Laos utangnya 35 persen dari PDBnya, Angloa dan Namibia masing-masing 12 persen, Brunei Darussalam 14 persen, Kazakhstan 16 persen.
Indonesia telah menerima utang dari China sebesar US$4,42 miliar, setara Rp66,3 triliun pada periode yang sama, melalui skema Official Development Assistance (ODA).
Sedangkan skema Other Official Flows (OOF), utang Indonesia ke China mencapai US$29,96 miliar, setara Rp449,4 triliun. Alhasil, Indonesia masuk 10 negara pengutang terbesar dari China.
Utang China Membelit Lewat Infrastruktur
Berdasarkan data CELIOS, pada 2022, sebanyak 147 negara meneken Nota Kesepahaman proyek kerja sama dengan China di bawah payung Belt and Road Initiative (BRI). Jumlah ini setara dengan 2/3 populasi dunia dan lebih dari 40 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Global.
Di mana, Indonesia menjadi negara penerima proyek infrastruktur BRI terbesar kedua, setelah Pakistan. Dengan nominal sebesar US$20,3 miliar. Selain itu, proyek infrastruktur yang masuk skema BRI di Indonesia berjumlah 71 proyek. Sama dengan Pakistan yang berada di posisi kedua.
Entah kebetulan atau salah perencanaan sejak awal, proyek infrastruktur yang berskema BRI ini, kebanyakan bermasalah. Apakah itu korupsi atau menimbulkan kontroversi. Di Indonesia, proyek berskema BRI yang kemudian bermasalah, mencapai 10 proyek. terbesar di antara negara-negara penikmat BRI.
Saat ini, ada 3 negara yang menjadi korban dari jekaban utang China atau debt trap china yakni Zimbbwe, Uganda dan Sri Langka. Zimbabwe gagal bayar utang China, dan harus menggunakan mata uang yuan sejak 2016. Sri Langka mendapat kucuran utang China US$1,5 miliar untuk pembangunan Pelabuhan Hambantota pada 2010.
Tujuh tahun berselang, pelabuhan itu jatuh ke tangan China karena Sri Langka tak mampu mengembalikan utangnya yang terus menggunung.
Cerita Uganda pun sami mawon. Pada 2015 membangun Bandara Internasional Entebbe dengan utang China sebesar US$207 juta. Terseret utang besar, Uganda harus merelakan bandara itu ke tangan China.
Selain kereta cepat Jakarta Bandung yang belum jelas hingga saat ini, proyek infrastruktur yang dibaiayai dengan utang China (BRI) di Indonesia, cukup banyak. Mulai pembangunan jalan Balikpapan-Samarinda, PLTU Mulut Tambang Sumsel 8, PLTU paiton Unit 9, PLTU Celukan Bawang, Bendungan NTT, Bendungan PLTA Batang Toru, PLTA Sungai Kayan, Tanah kuning Industrial park (KIHI), Ketapang Industrial Park, Likupang Economic Zone, Morowali Industrial Park, Obi Industrial Area.
Memang ada sebagian pejabat menyebut utang itu penting untuk membiayai sektor produktif. Kalau utang untuk membangun sesuatu yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat kecil, okelah.
Atau proyek yang menyerap ratusan ribu bahkan jutaan tenaga kerja di dalam negeri, itu baik. Tapi jangan untuk membiayai proyek abal-abal yang tanpa perencanaan matang. Jangan-jangan disengaja bikin proyek main-main, duitnya dibagi-bagi. (ipe, von)
