Pemerintah perlu mewaspadai pesat perkembangan TikTok Shop di Indonesia, seiring Project S yang mengancam UMKM dengan serbuan produk impor. Hingga April 2022, pengguna TikTok di Indonesia tembus 99 juta.
Peneliti Institute for development of Economic and Finance (Indef), Izzudin Al Farras mengatakan, jumlah pengguna TikTok di Indonesia adalah yang terbesar kedua, setelah Amerika Serikat (AS) yang mencapai 136,4 juta orang.
Kata Izzudin dalam diskusi publik secara virtual yang diselenggarakan Indef, Senin (24/7/2023), pemerintah di sejumlah negara terlebih dahulu memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan TikTok. Misalnya saja, India dan Vietnam melarang penggunaan TikTok karena persoalan geopolitik dan budaya yang dianggap tidak sesuai. “Padahal India salah satu penduduk terbesar dunia, tapi TikTok di India dilarang sama-sekali,” ujar Izzudin
Selain persoalan budaya dan geopolitik, kekhawatiran negara-negara di dunia terhadap masifnya penggunaan TikTok yakni risiko penyalahgunaan data pribadi pengguna. Selain itu, ancaman banjir produk impor di dalam TikTok Shop juga berisiko terhadap UMKM dan produk dalam negeri.
Pada awal 2023, kata Izzudin, parlemen AS mencurigai data pengguna TikTok dapat dengan mudah dibagikan ke pemerintah China untuk kemudian digunakan sebagai alat memanipulasi AS secara keseluruhan.
“Padahal isu TikTok di beberapa negara harus diantisipasi karena Indonesia pengguna terbesar kedua di dunia,” tuturnya.
Adapun secara spesifik, nilai transaksi penjualan TikTok Shop di Indonesia mencapai Rp228 miliar pada tahun lalu. Potensi besar itu membuat TikTok berencana berinvestasi di Indonesia hingga US$10 miliar dalam waktu lima tahun ke depan.
Kendati demikian, hingga kini belum ada kebijakan rigid yang mengatur transaksi melalui TikTok Shop ataupun platform social commerce lainnya di Indonesia. Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No. 50/2020 menjadi krusial dilakukan seiring pengendalian penggunaan TikTok Shop di Indonesia.
“Bukannya kita harus melarang secara total atau menghambat kemudahan berbisnis, tapi kita harus melihat apakah penggunaan data pribadi ini aman dan level of playing fieldn sama diterapkan di Indonesia,” katanya.
Iwan Purwantono
