Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkapkan adanya intimidasi ke kepala desa di Sulawesi Selatan oleh oknum aparat penegak hukum (APH) untuk mendukung capres-cawapres tertentu.
“Kemarin saat ke Sulawesi Selatan menemukan banyak kepala desa yang diintimidasi. Caranya sederhana ‘Kamu masih mau tidur sama anak istri?’ Kemudian dilakukan berbagai intimidasi. Padahal kepala desa harusnya netral,” kata Hasto kepada awak media usai kampanye Akbar di Lampung, Minggu (28/1/2024).
Tidak hanya di Sulawesi Selatan, Hasto menyebut intimidasi juga terjadi di daerah lainnya. Ia pun meminta TNI-POLRI untuk tidak merusak nama korpsnya dengan menyalagunakan kekuasaan di tengah pesta demokrasi berjalan.
“Jangan salahgunakan nama yang baik tersebut oleh oknum-oknum yang kemudian dengan intimidasi para kepala desa, ketua RT, kelompok pro demokrasi. Biarkan rakyat cari pemimpin yang terbaik, dan itu adalah Ganjar-Mahfud,” tutur dia
Hasto mengingatkan bahwa Pemilu 2024 harus benar-benar mewujudkan kedaulatan bagi rakyat dalam memilih pemimpin, dan tidak boleh ada intimidasi pemaksaan kehendak.
“Menurut konstitusi dan undang-undang kan seperti itu. Ini pemilunya rakyat, dan rakyat berdaulat dalam menentukan pemimpin. Sehingga pemilu harus bebas dari berbagai intimidasi,” ujar Hasto
Ia pun meminta agar Bawaslu bekerja maksimal dalam menjaga pemilu berlangsung jujur, adil, dan terjaminnya hak dan kebebasan rakyat memilih pemimpin.
“Bawaslu harus menjadi wasit yang baik. Terhadap temuan-temuan pelanggaran harus bersikap proaktif, sehingga pemilu ini benar-benar sesuai dengan asasnya, jujur, langsung, umum, bebas dan rahasia,” pungkasnya.
