Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura, Benny Rhamdani mempertanyakan etika politik pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Karena kebijakan makan siang gratis melimpahkan anggarannya ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Janji Prabowo-Gibran anehnya yang membayar Pak Jokowi,” kata Benny saat ditemui di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).
Benny menjelaskan jika sikap tersebut bertentangan dengan etika. Menurutnya, secara ideal siapa yang berjanji dan berutang adalah mereka yang membayar.
“Ini kan masalah etika kenegaraan dan masalah anggaran pendapatan belanja negara,” ucapnya.
Karena itu ia menilai tidak pantas jika Jokowi bertanggung jawab atas terwujudnya janji politik Prabowo-Gibran. Meskipun, Gibran merupakan putra sulung mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
“Kalau pun pada saatnya siapa pun yang membayar adalah yang berjanji dan bukan Jokowi,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut program makan siang gratis tidak dibahas secara spesifik dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/2/2023).
“Tidak ada pembicaraan spesifik mengenai tadi yang disampaikan,” ujar Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2/2024).
Program makan siang gratis merupakan program kerja usungan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul menurut hitung cepat hasil Pilpres 2024 oleh beberapa lembaga survei.
Menurut Jokowi program makan siang gratis tidak dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025.
