Gus Ipul: Rilis LDNU Kontra Produktif dan tak Dikonsultasikan dengan PBNU

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan instruksi khusus terkait pedoman penyampaian informasi publik kepada seluruh lembaga, badan otonom maupun badan khusus di bawah PBNU. Pedoman ini dikeluarkan menyusul rilis Lembaga Dakwah NU (LDNU) yang dinilai kontraproduktif dan menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.

“Rilis LDNU kontra produktif dan tidak pernah dikonsultasikan dengan PBNU khususnya kepada Rais Aam dan Ketua Umum. Masalah sepenting ini mereka tidak konsultasi dan tidak memberitahukan,” kata Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Senin (31/10/2022).

Sekadar diketahui, instruksi PBNU ini dikeluarkan menyusul munculnya sejumlah rekomendasi dari LD PBNU hasil Rapat Kerja Nasional LD PBNU IX yang digelar di Asrama Haji Pondok gede, Jakarta, Kamis (27/10/2022). Hasil rekomendasi LD PBNU di antaranya minta pemerintah Indonesia untuk melarang penyebaran paham agama tertentu.

Menurut Gus Ipul, terkait hal ini, PBNU juga langsung mengeluarkan instruksi yang ditandatangani Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf dan Sekjen Saifullah Yusuf.

Ada beberapa poin dalam instruksi itu di antaranya: Menginstruksikan untuk tidak memberikan pernyataan yang bersifat strategis lebih-lebih urusan agama sebelum mendapatkan persetujuan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.

“Seluruh hasil permusyawaratan yang dikeluarkan oleh lembaga, badan khusus maupun badan otonom harus dilaporkan kepada PBNU dalam hal ini Rais Aam dan Ketua Umum PBNU untuk mendapatkan persetujuan,” kata Gus Ipul.

Jika ada lembaga yang merilis sesuatu sebelum mendapatkan persetujuan PBNU, maka rilis itu dapat diabaikan karena bukan menjadi keputusan resmi perkumpulan.

Jangan Libatkan Polri

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Alumni Pondok Pesantren Ibadurrahman YLPI Sukabumi, Jabar, Toto Izul Fatah menilai, sangat tidak elok LDNU melibatkan aparat kepolisian (Polri) ke urusan internal umat Islam terkait masalah-masalah yang khilafiyah seperti urusan bidah dan khurafat. Rekomendasi hasil Rakernas LDNU bukan saja tidak strategis tapi juga potensial menggiring konflik internal umat makin meruncing.

“Saya termasuk yang ikut menyesalkan, kenapa LDNU bisa mengeluarkan rekomendasi yang justru rawan memancing konflik umat. Alih-alih ingin ikut mengatasi masalah ketertiban dan keamanan di masyarakat, malah justru ikut terlibat menyulut kegaduhan,” kata Toto kepada pers di Jakarta, Senin (31/10)..

Apalagi, kata dia, LDNU secara terang-terangan menyeret Polri untuk ikut melawan salah satu kelompok pemahaman dalam Islam. Salah satunya, dengan cara menyerukan kepada Polri agar segera membentuk Dai Kamtibmas yang disinergikan dengan Polda, Polres dan Polsek.

“Apa-apaan ini. Saya kok menangkap kesan, spirit rekomendasi pembentukan Dai Kamtibmas itu lebih soal like and dislike. Lalu, dimana spirit ukhuwah dan persatuannya, kalau belum apa-apa, sudah meminta Polri pasang badan menghadapi umat yang dianggap berfaham lain. Buat saya, ini sangat membahayakan baik persatuan internal umat maupun antarumat,” tegasnya.

Toto yang juga peneliti senior LSI ini mengingatkan jangan sampai LDNU hanyut dalam kerinduan terhadap cara-cara Orde Baru merespon masalah umat Islam. Dari fakta di lapangan selama ini, tak ada urgensi pemerintah membentuk Dai Kamtibmas. Karena bukan begitu cara pemerintah mengontrol rakyat.

Menurut Toto, rekomendasi itu sebaiknya disampaikan setelah melalui hasil diskusi yang matang, termasuk lewat riset yang terukur secara ilmiah. Sehingga, hasilnya tidak atas dasar feeling yang dominan subyektivitasnya.

Karena itulah, Toto mengusulkan agar LDNU sebaiknya mengambil langkah yang simpati dulu sesuai dengan spirit dakwah, salah satunya dengan mengundang mereka yang dituduh berfaham berbeda itu. “Masalahnya, sudah pernah belum LDNU mengajak mereka ketemu dan diskusi?” ungkapnya.