Situasi di Timur Tengah terus memanas, dan kali ini medan pertempurannya telah meluas ke dunia siber. Israel menjadi sasaran serangan hacker dari beberapa negara, termasuk Bangladesh, Pakistan, Maroko, dan Rusia, menyusul pernyataan perang oleh Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, terhadap Hamas di Jalur Gaza.
Menurut peneliti keamanan siber dari Equinix Threat Analysis Center, Will Thomas, lebih dari 60 website di Israel telah lumpuh akibat serangan DDoS (Distributed Denial of Service), dan 5 website lainnya mengalami peretasan pada halaman utama (deface). Serangan ini melibatkan berbagai sektor, mulai dari website pemerintah, layanan publik, media massa, lembaga keuangan, perusahaan telekomunikasi, hingga perusahaan energi.
“Serangan ini adalah bentuk hacktivism, yaitu serangan siber oleh aktivis dengan sudut pandang politik tertentu,” kata Thomas mengutip laman Cybernews, Selasa (10/10/2023).
Yang menarik dari serangan ini adalah keterlibatan kelompok internasional yang biasanya tidak terkait dengan konflik Israel-Palestina, seperti kelompok hacker dari Bangladesh, Pakistan, dan Maroko.
Kelompok peretas Rusia, Killnet, secara terbuka menyatakan dukungannya untuk Hamas. Dalam sebuah pernyataan, Killnet menargetkan sistem pemerintah Israel sebagai bentuk protes atas “pertumpahan darah ini.”
Thomas juga mencatat adanya operator layanan kejahatan siber yang menawarkan diri sebagai kontraktor untuk serangan DDoS atau Initial Access Brokers yang menargetkan Israel atau Palestina. Ini menunjukkan bahwa dinamika konflik ini tidak hanya melibatkan aktor politik atau aktivis, tetapi juga pelaku kejahatan siber.
Direktur keamanan siber di Badan Keamanan Nasional AS (NSA), Rob Joyce, membenarkan adanya serangan siber terhadap Israel, meski menyatakan bahwa “kami belum melihat adanya aktor negara di baliknya.”
Salah satu media yang menjadi korban adalah The Jerusalem Post. Media ini mengkonfirmasi bahwa situs mereka mengalami gangguan akibat serangan siber.
Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya peran hacktivism dalam konflik internasional. Baru-baru ini, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) merilis aturan yang mengatur peran “hacktivists” dalam konflik militer, menegaskan bahwa mereka seharusnya tidak menyerang sasaran milik sipil.
Dengan bergabungnya aktor siber dalam konflik ini, perang antara Israel dan Palestina semakin kompleks. Ini menandakan pentingnya perlindungan dan keamanan siber dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
